PDIP Nilai Revisi UU MD3 Jalan Terbaik

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan optimistis revisi UU MD3 merupakan jalan terbaik guna memberikan satu kursi pimpinan DPR kepada partai berlambang banteng tersebut.

Ia sangat percaya PDIP akan mendapatkan haknya di rezim kepemimpinan DPR kali ini. Parlemen memang baru memiliki ketua setelah Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Golkar dilantik pada Senin (15/1), menggantikan Setya Novanto.

Bamsoet mendapat amanah untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Revisi ini untuk memberikan jatah kursi pimpinan buat PDIP.

"Apa yang menjadi seha-rusnya sebagaimana diatur dalam kontestasi ketatanegaraan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini tidak hanya duduk menjadi pimpinan, tapi koreksi terhadap sistem ketatanegaraan kita yang kita katakan agak menyimpang," terang dia saat ditemui di Jakarta, akhir pekan lalu.

PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2014. Partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut menempati urutan teratas dengan 23.681.471 suara atau 18,95%. Namun, PDIP ternyata tidak mampu mengirimkan wa-kilnya untuk duduk di kursi pimpinan DPR.

"Harusnya penentuan kursi DPR melalui sistem suara terbanyak. Ini logikanya perolehan suara peserta pemilu terbanyak. Selama ini kami bersabar. Kami tidak mau dikesankan kita ngotot, tapi kita juga ingin dapatkan keadilan," ujar dia.

Ia menepis anggapan revisi UU MD3 melulu soal kekuasaan semata. Ada hak dan keadilan yang diperjuangkan PDIP di dalamnya. "PDIP ingin dapatkan hak kita, ini bukan semata-mata kita merebut kekuasaan, tukas dia.

Sebelumnya, Bamsoet memastikan akan ada penambahan jumlah kursi pimpinan untuk PDIP. Dengan masuknya PDIP, jumlah pimpinan di parlemen menjadi enam orang. Namun, jumlah itu dinilai tidak bermasalah.

"DPR itu sudah sepakat satu untuk PDIP dan MPR masih diskusi pembahasan. Mekanismenya masih berlangsung di Baleg belum ke meja pimpinan," kata Bamsoet di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 19 Januari lalu.

Bamsoet pun meminta semua pihak tidak khawatir manakala kursi pimpinan berjumlah genap. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial dan pengambil keputusan ialah rapat paripurna.(Ric/Nov/P-4)