Pemerintah Desak Hanura Hentikan Konflik

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta dua kubu di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) duduk bersama mencari solusi penyelesaian terkait konflik yang sedang melanda.

"Hanura kan sudah ada SK. Kemudian dari kelompok Ambhara (kubu Daryatmo) datang ke saya menyerahkan hasil munaslub. Saya meminta kedua belah pihak duduk bersama. Ini sekarang tahap verifikasi partai politik," kata Yasonna di Jakarta, kemarin.

Ia pun mendorong Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, Oesman Sapta Odang (OSO), dan I Gede Pasek ikut turun tangan menyelesaikan konflik.

"Saya minta dalam hal ini Dewan Pembina Pak Wiranto berkomunikasi. Saya juga berkomunikasi dengan Pak OSO dan dengan Gede Pasek," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi mengenai terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan kubu OSO, Yasonna menyatakan hal itu untuk keperluan verifikasi partai politik guna menghadapi Pemilu 2019.

"SK yang lalu dalam rangka kepastian supaya Hanura ikut verifikasi partai politik karena Pak OSO tidak bisa menandatangani surat tanpa sekjen, sekjen tidak bisa menandatangani surat tanpa ketua umum. Maka untuk kepastian kita kasih," kata dia.

Sebelumnya, Oesman Sapta mendapat mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura. Mereka bahkan telah menggelar munaslub di DPP Partai Hanura, Kamis (18/1) lalu, dan memilih Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura menggantikan OSO.

Sehari sebelumnya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020 telah keluar dengan Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

Berlanjut

Wakil Ketua Umum Hanura kubu Daryatmo, Sudewo, mengatakan OSO akan dipecat secara tidak hormat. "DPP Hanura di bawah Pak Daryatmo dan Sarifuddin Sudding akan memberhentikan secara tidak hormat Bapak Oesman Sapta," kata Sudewo di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

OSO dituding menggelapkan dana partai sebesar Rp200 miliar yang didapat dari berbagai sumber mulai calon kepala daerah, dana kesbangpol, hingga dana partisipasi anggota DPR dan DPRD partai.

Sementara itu, Wiranto menyampaikan keluhannya terkait konflik internal partai. Ia tidak nyaman dengan isu yang menyebutkan dualisme kepengurusan Hanura terjadi karena hubungannya dengan OSO yang tengah retak.

"Banyak yang memviralkan saya bermusuhan dengan Pak OSO, cekcok dengan ketua umum. Ini terus diviralkan, tapi bukan seperti itu," kata Wiranto saat memberi sambutan dalam rapat kerja Paguyuban Jawa Tengah di Museum Nasional, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dualisme terjadi karena konflik antara OSO dan para pengurus. "Saya ialah dewan pembina tidak mengambil bagian dalam konflik, tapi berusaha menyelesaikan konflik," ujar dia.

Wiranto pun berjanji akan turun tangan untuk menyelesaikan dualisme di partainya.(Nov/MTVN/Ant/P-4)