Penggunaan Dana Otsus Asal-asalan

PROVINSI Papua dan Papua Barat dinilai tidak kekurangan dana otonomi khusus (otsus) untuk pelayanan kesehatan.

Akan tetapi, penyaluran dana otsus di kedua provinsi di timur Indonesia itu tidak sampai ke pedalaman seperti Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang dalam sebulan belakangan didera kejadian luar biasa (KLB) busung lapar dan campak yang mengakibatkan 67 anak meninggal.

Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono saat menanggapi pengelolaan dana otsus Papua yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di wilayah yang terisolasi.

"Ke mana uangnya? Ya, mereka alihkan (penggunaannya) untuk kegiatan lain yang nggak dibutuhkan, tetapi dibutuh-butuhkan asal realisasi seratus persen. Ini harus dievaluasi," kata Sumarsono kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Soni, sapaan akrab Sumarsono, pihaknya telah mengirim tim ke Asmat untuk mempelajari pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan dana otsus.

Dari aspek pelayanan, lanjut Soni, jumlah tenaga kesehatan sangat kurang sehingga kualitas layanan pun tidak maksimal. Soni mengakui pemda kerap mengeluhkan kurangnya tenaga medis. Karena minim tenaga medis dan lokasi Asmat yang sulit dijangkau, praktis dana otsus pun tidak tersalurkan sampai ke sana.

"Dana otsus disalurkan ke daerah yang terjangkau saja. Pelayanan tidak efektif dan uangnya ke mana? Mungkin dipakai untuk kepentingan lain, tetapi masih di lingkup kesehatan seperti sarana dan prasarana rumah sakit," ujar Soni.

Dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana otsus sebesar Rp8 triliun. Perinciannya untuk Papua Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun.

"Dana otsus digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Dana otsus pada 2016 mencapai Rp7,7 triliun dan tahun lalu menjadi Rp7,9 triliun," ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo.

Pemerhati kesehatan di Papua, Samuel Tabuni, merasa malu dengan peristiwa di Asmat. Menurut Tabuni, anggaran Kabupaten Asmat tergolong besar, yakni Rp1 triliun lebih sementara jumlah penduduknya relatif sedikit.

"Kejadian itu bukan KLB karena sudah berproses lama. Orang Asmat suka berladang pindah-pindah lokasi. Pemda gagal memetakan ini, malah sibuk mengurusi warga kota untuk mengejar opini dari BPK. Mantri kesehatan masih keliling kampung, tidak?" ungkap Tabuni.

Tabuni menyarankan, sebelum menggelar musrenbang, pemda mengecek terlebih dulu kebutuhan kesehatan dan peralatan medis agar sesuai dengan kondisi warga masyarakat di pedalaman.

"Bupati sering keluar (daerah). Kepala dinas juga. Padahal, pejabat dipilih untuk mengurusi orang Asmat. Gunakan dana otsus untuk membangun pendidikan dan kesehatan," kata Tabuni.

Alokasi anggaran

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, mengakui sebelum wabah campak dan busung lapar menjadi KLB di Asmat, pihaknya telah mengalokasikan dana Rp60 miliar pada tahun lalu.

"Kami siap membantu imunisasi dan obat-obatan. Saya menilai komunikasi dengan teman-teman di kabupaten sangat lambat sehingga kami tidak maksimal berbuat karena tidak ada dana," kata Giyai.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan setiap tahun pemprov mengalokasikan anggaran cukup besar ke setiap daerah, baik dana otsus maupun DAK. "Kami juga punya program 1.000 hari kehidupan dengan menyalurkan kartu perlindungan sosial." (Tes/MC/X-3)