Bawaslu Perlu Menetralisir Kecemasan Netralitas TNI-Polri

KETUA Setara Institute Hendardi menilai kekhawatiran terkait banyaknya purnawirawan TNI-Polri yang terjun dalam perhelatan pilkada, menjadi sebuah permakluman.

Realitas tersebut muncul lantaran partai politik sebagai pusat kaderisasi, justru memberikan kesempatan politik kepada prajurit TNI dan personel Korps Bhayangkara.

"Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi di satu sisi, dan di sisi lain merupakan keberhasilan kepemimpinan TNI Polri dalam meraih kepercayaan publik. Sehingga mereka memiliki daya elektabilitas untuk berkontes," ujar Hendardi melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (20/1).

Secara normatif anggota TNI dan Polri memiliki hak untuk berlaga pada ajang pesta demokrasi. Namun, sambung dia, ketentuan tersebut harus dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan, seperti adanya legalitas pengunduran diri dari institusi masing-masing.

"Tetapi kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya, untuk memastikan institusi TNI Polri tidak beroperasi," tegas Hendardi.

Menurutnya, apabila melihat kepemimpinan pada dua institusi tersebut, maka jaminan netralitas tampak dipegang teguh. Meski demikian, untuk jangka panjang sedianya perlu dipikirkan mengenai mekanisme yang lebih terukur dalam memastikan netralitas.

"Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI, kapan bisa ikut berkontes," pungkas Hendardi. (OL-4)