Wiranto Nilai Munaslub Hanura Kubu Daryatmo Sesuai AD/ART

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto diklaim mengakui hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang digelar kubu Sarifudin Sudding. Hasil munaslub menempatkan Mayjen Purnawirawan Daryatmo sebagai ketua umum menggantikan Oesman Sapta Odang.

Anggota Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, siang tadi pengurus Partai Hanura kubu Sudding sudah menemui Wiranto di Hotel Sultan. Pertemuan membahas hasil munaslub kubu yang digelar kemarin.

"Pak Wiranto mengucapkan selamat kepada kita yang menyelenggarakan munaslub," kata Dadang di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hari ini.

Hasil munaslub tetap menempatkan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. "Dan Pak Wiranto melihat kita yang paling benar berdasarkan AD-ART," tegas Dadang.

Dalam pertemuan tadi pagi, kata Dadang, tidak ada pembicaraan yang cukup serius. Menurutnya, perbincangan hanya membahas masalah-masalah ringan seputar masa depan Partai Hanura.

Dadang memahami posisi Wiranto sebagai Menkopolhukamharus berdiri di atas semua pihak demi menjaga stabilitas politik nasional.

"Yang penting bagi kita, ya memberikan semangat saja, memperbaiki kondisi Hanura dan meningkatkan elektabilitas," ujar Dadang.

Rencananya, kepengurusan struktur Partai Hanura hasil Munaslub kemarin akan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM hari ini. Munaslub ini digelar dengan dukungan dari 27 DPD dan 401 DPC. Dalam Munaslub itu memutuskan memilih Daryatmo sebagai Ketua Umum.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura yang sudah diberhentikan oleh Munaslub, Oesman Sapta mempertanyakan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura yang diselenggarakan di Cilangkap, Jakarta Timur.

Di sela-sela kunjungan kerja ke Hanoi, Vietnam dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghadiri Forum Parlemen Asia Pasifik ke-26, Oesman Sapta mempertanyakan legalitas penyelenggaraan Munaslub tersebut.

Menurutnya, ada dukungan 19 Dewan Pimpinan Daerah dan 300 lebih Dewan Pimpinan Cabang kepadanya sehingga dukungan bagi penyelenggaraan Munaslub tak sesuai ketentuan yang ada.

Dari sisi kekuatan hukum kepengurusan pun, Oesman mengklaim memiliki legal standing yang cukup dan bisa dilakukan pengecekan kepada Kementerian Hukum dan Ham. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama tertib hukum. (MTVN/OL-7)