Awasi Manuver Kandidat dari Kalangan TNI-Polri

DIREKTUR Eksekutif Imparsial, Al Araf, meminta TNI dan Polri menjaga netralitas selama Pilkada serentak 2018 berlangsung. Menurut dia, besar potensi para calon kepala daerah yang berasal dari kalangan petinggi TNI dan Polri bermanuver untuk memobilisasi aparat penegak hukum dalam pilkada kali ini.

"Sudah menjadi suatu keharusan bagi aparat keamanan untuk menjaga profesionalitas mereka, baik menjelang maupun pada saat pelaksanaan pilkada. Keberpihakan pada salah satu kendidat serta upaya pemanfaatan situasi politik harus dicegah dan dihindari," ujar Al Araf saat konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, kemarin.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 1.138 orang dan 569 pasangan yang calon mendaftarkan diri di Pilkada serentak 2018. Sebanyak 16 orang di antaranya berasal dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan.

Al Araf berharap pengawasan terhadap calon-calon dari kalangan TNI dan Polri lebih diperketat lantaran mereka potensial memobilisasi aparat demi meraih kemenangan.

"Jangan sampai ada keberpihakan. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas, dan lembaga lainnya harus melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan Pilkada 2018," ujarnya.

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menambahkan pengawas pemilu juga harus memerhatikan kemungkinan munculnya kembali politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) sebagai strategi pemenangan.

"Kita menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada Pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Tidak salah ada pemikiran seperti itu, tetapi tidak perlu disebarluaskan," ujarnya.

Ia berharap kandidat-kandidat yang bertarung dalam Pilkada serentak 2018 tidak menggunakan isu SARA sebagai strategi politik. "Ujaran-ujaran kebencian dan SARA itu memecah belah dan tidak membangun masyarakat," tambah Ardi.

Senada, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, mengajak publik untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai salah satu prinsip demokrasi dalam pesta elektoral kali ini.

"Politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebinekaan. Tanpa disadari, jika dibiarkan, ini (politisasi SARA) akan mendorong polarisasi, sekat-sekat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial," tandas Gufron.(Deo/P-5)