Moeldoko Disarankan Jadi Pasangan Jokowi di 2019

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dinilai tepat, karena dilandasi karakter kuat dan tegas serta rekam jejak pejabat baru tersebut.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe bahkan menyarankan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan mantan Panglima TNI tersebut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Pak Moeldoko memiliki track record dan relasi sosial yang baik. Beliau juga sosok yang nasionalis religius, dan cukup diterima di kalangan masyarakat Indonesia," ujar Maksimus di Jakarta, Kamis (18/1).

Pemilihan tokoh dari kalangan militer, lanjut Maksimus, menjadi salah satu indikator penting bagi Jokowi pada Pilpres 2019.

"Saya rasa Pak Moeldoko cocok karena beliau tokoh dari kalangan militer yang tidak asing lagi di mata publik. Terlebih posisinya sebagai mantan Panglima TNI, dan ini merupakan suatu kombinasi yang baik dengan Jokowi," papar Maksimus lagi.

Langkah memasukkan Moeldoko di lingkungan Istana menurut Maksimus sangat tepat. Sebab, di tahun jelang pemilu ini, biasanya akan banyak tekanan-tekanan dari luar maupun dalam pemerintahan.

"Moeldoko terkenal ahli strategi. Minimal, kegaduhan di dalam internal akan bisa teratasi saat memasuki masa pemilu," pungkasnya.

Diketahui Presiden melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki, Rabu (17/1). Hari itu juga, ia langsung mengikuti serah terima jabatan di Gedung Bina Graha.

Moeldoko menegaskan, siap melaksanakan tugas barunya secara profesional. Dia mengaku akan segera menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional, termasuk juga percepatan untuk pelaksanaannya.

"Tugas saya adalah bagaimana mengakselerasi program-program itu agar cepat mencapai hal yang diinginkan," ujar Moeldoko.

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengemban tugas pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional, mengkaji dan pengelolaan isu-isu sosial, ekologi dan budaya strategis, dan mengkaji dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis.

Selain itu, ia akan menangani komunikasi politik dan diseminasi informasi, serta mengkaji politik dan pengelolaan isu-isu hukum, pertahanan, keamanan dan HAM. (OL-4)