Hentikan Kampanye Hitam

MASIH maraknya kampanye hitam, terutama menjelang perhelatan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 menuntut kerja sama seluruh stakeholder pemilu untuk mengatasinya. Kampanye hitam tidak hanya merugikan para kontestan, tetapi juga merusak kualitas demokrasi.

"Namanya kampanye hitam itu memang sifat dasarnya adalah fitnah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politik. Ini yang harus kita lawan bersama karena kualitas demokrasi jadi rusak. Yang harusnya menjadi kontestasi gagasan dengan mengedepankan etika, yang terjadi justru fitnah tanpa untuk menjatuhkan lawan politik," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin dalam Diskusi Politik Vox Point Indonesia bertema Kampanye hitam, musuh demokrasi, di Jakarta, Selasa (16/1).

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPP PSI Bidang Eksternal Tsamara Amany Alatas dan juga Haposan Paulus Batubara selaku Ketua DPP Gerindra Bidang Agama Katolik.

Menurut Tsmara, segala macam bentuk kampanye hitam harus dilawan bersama, baik oleh partai politik, penyelenggara pemilu, TNI-Polri, maupun masyarakat.

"Komitmen kita ialah tolak politik kotor dengan berbagai bentuknya. Salah satunya kampanye hitam karena merusak moral bangsa ini. Kita sudah cukup belajar dari kasus di Jakarta, jangan diteruskan lagi ke tempat lain," tegas Tsamara.

Haposan Batubara menambahkan bahwa Gerindra selama ini kerap dituduh sebagai pelaku kampanye hitam, misalnya dalam bentuk isu SARA.

"Padahal, kami juga sering menjadi korban kampanye hitam, termasuk pada ketua umum kami, Pak Prabowo. Garis politik Gerindra jelas, berjuang di jalan kebenaran sebagi pejuang politik, bukan dengan cara-cara kotor, dan itu yang membuat Gerindra kuat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati menilai kampanye hitam terbukti merusak sendi kehidupan bersama sebagai bangsa.

"Maka itu, berhubung sudah mulai memasuki tahun politik 2018 dan 2019, kita sama-sama berharap agar cara kotor untuk meraih kekuasaan itu kita hentikan dan tidak boleh ada di negeri ini."(Ths/P-3)

#PILKADA