Pemilu 2019 Jadi Akhir Transisi Demokrasi

PEMILU serentak 2019 harus menjadi momentum mengakhiri transisi demokrasi di Indonesia. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mendesak elite-elite politik memikirkan membangun sebuah sistem demokrasi yang final ketimbang sibuk berkontestasi berebut kekuasaan.

"Persoalan kita hari-hari, kita tidak kunjung mengakhiri transisi dalam demokrasi. Pemilu 2019 itu kita harus sudah mulai memandang sistem itu supaya dia final. Tidak bisa lagi mudah bergejolak," ujar Fahri dalam diskusi bertema Persepsi politik 2019 di Kantor DPW Partai NasDem DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Fahri, sistem multipartai yang ada di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan ide pemerintahan presidensial. Hal itulah yang membuat posisi pemerintah mudah goyah di parlemen. Koalisi pragmatis pun kerap muncul sehingga membuat kontestasi pemilu menjadi membingungkan.

"Di lapangan menjadi kacau. Begitu banyak parpol yang menjembatani rakyat nikah siri dengan presiden. Misalnya di pilkada Sumut (Sumatra Utara), Letjen Edy (Rahmayadi) itu didukung partai koalisi pemerintah dan oposisi. Yang satu sambil te-riakkan dukung Jokowi, yang lain dukung Prabowo untuk presiden. Ini membingungkan," ujar dia.

Fahri menegaskan penyederhanaan parpol menjadi salah satu cara mematangkan sistem demokrasi di Indonesia. "Tapi secara bertahap. Misalnya dengan dinaikkannya ambang batas parlemen. Biar rakyat menyeleksi secara alamiah," ujarnya.

Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Wanda Hamidah mengatakan citra parpol akan semakin tercoreng jika tidak mampu menghasilkan pemimpin berkualitas dan masih mengandalkan mahar untuk membiayai pencalonan. "Padahal, parpol punya banyak sisi positif yang bisa ditunjukkan. Kita tidak boleh lupa bahwa tugas parpol untuk mengedukasi masyarakat," ujarnya.

Usung 96 kader

PDIP menyebut Pilkada 2018 sebagai momentum memperkuat mekanisme kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin. Dari 171 daerah, PDIP mencalonkan 44 kader sebagai calon kepala daerah dan 52 kader sebagai calon wakil kepala daerah.

"Partisipasi kader partai semakin meningkat dan menunjukkan mekanisme kaderisasi internal partai yang berjalan semakin sistemik," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, kemarin.

Hasto menambahkan PDIP semakin mengukuhkan posisi politik sebagai partai ideologi atas dasar Pancasila. "Seluruh pasangan calon yang diusung PDIP bahkan berkomitmen mendukung kepemimpinan Pak Jokowi," tegasnya.

Ia mengakui PDIP tidak selamanya sendirian dalam mengusung kader dan membuka ruang kerja sama dengan partai lain. Itu menunjukkan dinamika politik nasional berbeda dengan daerah.

"Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan PDIP menempatkan aspek ideologi, kepemimpin-an, kepribadian yang baik, rekam jejak kinerja calon, dan kemampuan menampilkan wajah kekuasaan yang membangun peradaban untuk rakyat, sebagai kriteria utama dalam menetapkan calon. Yang kami cari pemimpin untuk rakyat," imbuhnya.

Menurut Hasto, kerja sama dengan Golkar dan Hanura mendapat peringkat tertinggi, yakni di 54 daerah. Dengan PPP di 52 daerah, PKB di 46 daerah, dengan PKPI terjadi di 29 daerah. Kerja sama dengan PAN berlangsung di 51 daerah. PKS di 32 daerah. (P-4)