Provinsi Jawa Barat Daerah Panas

PROVINSI Jawa Barat masuk dalam daerah 'panas' yang rawan terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Masyarakat diharapkan berpartisipasi mencegah timbulnya konflik.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, seusai menghadiri Rapat Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, kemarin.

"Jabar termasuk daerah yang 'panas', daerah yang cukup besar dan berpotensi untuk sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi, kita tahu masyarakat Jabar tidak menginginkan itu," kata Wiranto.

Ia mengatakan keikutsertaan dan kesadaran masyarakat akan pendidikan politik yang baik diyakininya bisa mencegah kemunculan konflik selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Bila masyarakat setempat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya, akan lebih mudah untuk pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kelancaran pilkada.

Wiranto menegaskan pemerintah harus memastikan kontestasi politik berjalan aman dan lancar. Hal itu menjadi pertaruhan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. "Ini sangat penting karena kepercayaan publik akan meningkat kalau penyelenggaraan pilkada dikawal dengan baik," tuturnya.

Kerawanan diupayakan untuk diantisipasi dengan baik. Wiranto menyatakan, sebagai panduannya, Bawaslu dan kepolisian sudah menerbitkan indeks kerawanan pilkada.

Penyelenggara pemilu dan aparat, menurut Wiranto, akan mengantisipasi gangguan-gangguan di tempat pemungutan suara (TPS) dan rivalitas kandidat saat kampanye.

Bawaslu menetapkan tiga provinsi yang dikategorikan memiliki kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pilkada 2018. Ketiganya meliputi Papua, Kali-mantan Barat, dan Maluku.

Manifestasi kerawanan pilkada itu pun sudah mulai terlihat. Pada Selasa (9/1) Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya, Papua, dilempari massa saat pendaftaran pasangan calon.(BY/P-1)

#PILKADA