Pilkada Jangan Jadi Ajang Cemooh

MENJELANG pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 2018, Presiden Joko Widodo meminta para kandidat pemimpin daerah dan juga masyarakat tidak saling mencemooh atau mencela. Mereka pun diminta tetap menjaga tali persaudaraan.

"Saya titip ke seluruh kandidat, silakan sampaikan ide kepada rakyat, sampaikan gagasan-gagasan, prog-ram-program, munculkan prestasi-prestasi. Jangan sekali lagi saling mencela, saling menjelekkan, saling mencemooh, jangan sampai itu terjadi karena kita adalah saudara," kata Presiden di Lapangan Lokasana Ciamis, Jawa Barat, kemarin.

"Pilihlah pemimpin yang paling baik, coblos lalu rukun kembali. Siapa pun itu, silakan," tambah Jokowi.

Presiden mengungkapkan Indonesia adalah negara besar dengan 714 suku dan bahasa daerah. Berbeda dengan negara lain seperti Singapura yang hanya memiliki empat suku dan Afghanistan dengan tujuh suku. Karena itu, pilkada harus berjalan aman, tenteram, damai, dan menghasilkan pemimpin yang baik sesuai pilihan masyarakat.

Presiden lalu berharap agar ajang lima tahunan tersebut tidak malah mengaduk-aduk emosi masyarakat.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu telah mengatur kampanye di pilkada.

"Semua aturan (sanksi dan materi) sudah ada dalam PKPU No 3 Tahun 2015, dan PKPU 4/2017 terkait dengan pelaksanaan kampanye. Silakan dicek," ungkap Arief.

UU Pemilu sendiri antara lain melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Target sertifikat

Dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Presiden kemarin juga membagikan 1.771 kartu Indonesia pintar (KIP) dan 1.000 kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Taman Kota Lapang Bakti, Banjar.

Jumlah bantuan itu per tahun ialah Rp450 ribu bagi siswa SD, SMP Rp750 ribu, SMA sederajat serta kejar paket Rp1 juta. Untuk bantuan PKH tahap I dapat dicairkan pada Februari 2018 senilai Rp500 ribu.

Presiden berpesan agar uang bantuan KIP ataupun PKH digunakan hanya untuk keperluan pendidikan dan peningkatan gizi anak-anak. "Tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ada yang ketahuan beli pulsa, kartunya dicabut," tegas Jokowi yang didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Terkait dengan penyelesaian salah satu program pemerintah, yakni pembuatan sertifikat tanah, Presiden menyerahkan 5.447 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar serta masyarakat Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Menurut Presiden, pemerintah mendorong pembagian sertifikat di seluruh wilayah Indonesia karena sengketa soal tanah masih sering terjadi. "Seharusnya yang memegang sertifikat ada 126 juta, tapi pada 2017 baru 46 juta. Artinya ada 80 juta yang masih harus memegang sertifikat. Ini menimbulkan sengketa," jelas Presiden.

Oleh karena itu, Jokowi menargetkan pembagian 5 juta sertifikat tanah pada 2017, pada 2018 mesti keluar 7 juta sertifikat, dan pada 2019 ada 9 juta sertifikat tanah yang harus selesai.

"Di 2023 semuanya harus memiliki sertifikat tanah agar tidak terjadi konflik lagi," tegas Presiden. (Arv/Ant/X-11)

#PILKADA