Sikapi Pilkada, Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Keluarkan 6 Sikap

TAHUN ini Indonesia mempunyai hajatan politik terbesar sepanjang sejarah demokrasi, di mana sebanyak 176 daerah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun politik ini.

Tentu, suatu hal mendasar dan penting bahwa pesta demokrasi ini harus berjalan dengan tertib lancar dan bijak. Karena persoalan politik bukan sekadar soal menyalurkan aspirasi untuk menduduki posisi politik, melainkan serangkaian kegiatan prosedural dan substantif atas segala usaha menyangkut kemaslahatan masyarakat.

Karena itu, Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika pun mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (16/1).

Ketua Umum Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim, mengatakan, enam butir pernyataan sikap yang dikeluarkan lembaganya merupakan imbauan bagi masyarakat, penyelenggara pemilihan umum maupun anggota forum.

Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat sebagai perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis serta telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Pilkada seyogianya harus dijadikan sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat, menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Pilkada juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan," kata Syaiful

Hal penting lainnya terkait Pilkada, menurut Sekjen Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman, ialah sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

"Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya segelintir elite yang bisa dihitung dengan jari," ujar Taufan.

Adapun pernyataan sikap Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika berbunyi: pertama, semua pihak baik dari daerah sampai pusat, bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkada 2018.

Kedua, semua warga selayaknya saling menghargai perbedaan pendapat dan tidak menimbulkan konflik sesama anak bangsa agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.

Adapun ketiga, kepada penyelenggara pesta demokrasi agar sosialisasi kepada warga ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat.

Keempat, memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip-prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Kelima, tidak melakukan cara-cara politik kotor baik money politic ataupun menggunakan isu-isu SARA untuk tujuan politik yang berpotensi merusak kerukunan, keutuhan NKRI.

Sedangkan yang keenam, pihaknya mengajak seluruh elemen Fornas Bhinneka Tunggal Ika baik di tingkat DPD maupun DPC agar tidak masuk dalam ranah politik praktis sesuai dengan perjuangan organisasi melainkan Fornas bisa ikut menjaga pilkada dengan memantau, memonitor serta bertindak agar pemyelenggaraan pilkada maupun para calon menjadikan pilkada sebagai kompetisi gagasan, konsep, dan success story. Dengan demikian maka diharapkan ada partisipasi aktif dari seluruh elemen fornas di mana pun berada. (OL-2)