Para Dokter pun Menolak Intoleransi

ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto ikut prihatin dengan oknum kedokteran yang menyalahgunakan profesi kedokteran.

Ia menyerukan agar seluruh dokter Indonesia mengambil peran berada di garda terdepan, memberikan tindakan penyembuhan sosial dengan mempertahankan NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dicita-citakan para dokter pendahulu di masa perjuang-an kemerdekaan.

Menurutnya, Indonesia tidak lagi berhadapan dengan kolonialisme klasik seperti Hindia Belanda dulu. "Bung Karno mengingatkan bahaya pascakemerdekaan, yakni hegemoni atau dominasi oleh bangsa sendiri. Dominasi mayoritas terhadap minoritas, intoleransi dan sektarianisme. Jika dulu dokter-dokter nasionalis berjibaku menyembuhkan wabah penyakit yang diderita kaum pribumi, saat ini ada penyakit yang lebih berbahaya yakni intoleransi," katanya.

Dengan munculnya penyakit intoleransi ini, kemarin Dokter Bhinneka Tunggal Ika membuat petisi tersebut. Ada delapan petisi yang dibacakan pada diskusi kebangsaan yang bertemakan Politik dari sudut pandang kedokteran di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, kemarin.

Petisi ini adalah amanah besar Indonesia untuk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Terdapat 57 dokter, gabungan dari dokter umum dan dokter gigi, yang ikut serta membuat petisi tersebut.

Para dokter itu merasa, selain kasus di atas, kasus difteri yang sudah diumumkan sebagai keadaan luar biasa (KLB) membuat sekelompok orang berkampanye antivaksinasi difteri berdasarkan alasan keagamaan.

Selain itu, perhelatan Pil-kada DKI 2017 juga mening-galkan luka sosial yang cukup parah karena ada satu-dua dokter yang menolak melayani pasien yang tidak seiman.

"Saya berharap dalam pertemuan diskusi ke depan tidak hanya politik dan biologi yang bertemu, tapi politik, biologi, dan juga teknologi," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko.

Menurutnya, politik erat hubungannya dengan biologi karena sebelum sampai abad pertengahan perilaku politik selalu diinspirasi fitnah-fitnah biologis.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Dharmawan A Purnama menambahkan, kata-kata strong word mampu meng-arahkan ke perilaku politik yang tidak baik. Sebagai contoh pada kasus LGBT, banyak orang mengatakan 'bunuh LGBT', 'musnahkan'. Itu berakibat depresi bagi penyandang status tersebut.(*/P-2)