Kepala Daerah Harus Menjadi Teladan Revolusi Mental

REVOLUSI mental khususnya di jajaran birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh peran dan figur kepala daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Sejalan dengan tujuan pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Yuddy Chrisnandi berharap kepada seluruh kepala daerah agar bisa menjadi teladan revolusi mental bagi para bawahan mereka.

Yuddi mengatakan revolusi mental yang berjalan baik akan mengubah perilaku, paradigma pelayanan, dan pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat.

"Birokrat priayi telah selesai, kini birokrat harus melayani publik dengan baik, menjadi teladan bagi bawahan, dan harus berorientasi kepada rakyat," ucap Yuddy.

Selain dituntut untuk lebih dekat dengan rakyat dan birokratnya, menurut Yuddy, setiap kepala daerah harus membatasi rapat atau pertemuan di luar kantor guna tercapainya efisiensi anggaran.

"Sejak ada pembatasan rapat dan pertemuan di luar kantor, Menpan dan Rebiro mencatat terjadi penghematan anggaran Rp5,122 triliun. Dari efisiensi ini, kita bisa meng-alokasikan dananya untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan kepala daerah untuk merombak mental birokrasi di daerah sudah mulai terlihat.

Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengatakan punya tiga program utama revolusi mental di Kota Makassar, yakni Makassar tidak Jorok, Makassar tidak Kasar, dan Makassar Smart City.

"Setiap pagi saya selalu memberi kata-kata motivasi ke bawahan, langsung melalui ponsel saya. Hal ini salah satu bagian dari program Makassar Smart City," ucapnya saat mengikuti pelatihan reformasi birokrasi di gedung Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Paulus Victor Rolland, Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, mengatakan kurangnya infrastruktur, juga latar belakang pendidikan PNS di daerahnya yang tidak merata, masih menjadi kendala tersendiri bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mencapai target pemerintahan.

"Pegawai kita masih didominasi lulusan sekolah menengah, sarjana hanya 2%. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik meskipun memerlukan waktu yang panjang," ungkapnya.