Kinerja Kejagung Lampaui Target

KORPS Adhyaksa memastikan bahwa implementasi penegakan hukum di Tanah Air tetap berjalan dan dilakukan secara objektif, profesional, proposional, serta tidak tebang pilih. Dalam menangani sebuah perkara juga tidak mengenal istilah politisasi dan prosesnya pun wajib selaras dengan koridor hukum.

Demikian pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar jumpa pers Capai-an Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, di ruang Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1). "Sebagai pimpinan, saya menilai kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 cukup menggembirakan," ujarnya.

Menurut dia, komitmen dan kerja kejaksaan yang serbaterukur berdasarkan bukti dan fakta yang tidak terbantahkan telah meningkatkan kinerja serta citra positif di mata publik. Prestasi tersebut ditandai dengan raihan predikat B dalam pelaksanaan reformasi dan akuntabilitas kinerja instansi kejaksaan yang dilaksanakan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk pengakuan dari LSM pegiat antikorupsi.

Ia mencontohkan kinerja jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berhasil melampaui target dalam menangani pelbagai kasus praktik lancung di penjuru wilayah. Rinciannya, penyelidikan mencapai 1.331 kasus atau meningkat 149% dari target 893 kasus, penuntutan mencapai 1.364 kasus (158%) dari target 861, penyidikan 1.918 kasus (141 kasus) dari 1.354, dan ekseskusi 1.672 kasus (204%) dari 819.

"Hasilnya, penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan sebesar Rp734.084.662.657,71. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang pidana khusus kejaksaan mencapai Rp306.285.642.137," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, kinerja dan prestasi jajaran JAM Tindak Pidana Umum juga setali tiga uang. Kurun 2017 pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebanyak 169.871 berkas. Adapun total penerimaan berkas tahap pertama (berita acara perkara/BAP) mencapai 151.492 berkas.

"Pada tahap penuntutan, bidang pidana umum pun telah melakukan penuntutan sebanyak 133.182 perkara," tandasnya.

Mengenai kinerja JAM Intelijen, imbuh dia, terdapat peningkatan hampir 8 kali lipat terhadap nilai kegiatan yang didampingi TP4, yakni Rp109,64 triliun pada 2016 menjadi Rp977,08 triliun di tahun berikutnya. Capaian tersebut bersumber dari peningkatan jumlah kegiatan hampir 5 kali lipat yang dimohon-kan pendampingan kepada TP4, yaitu 1.903 kegiatan di 2016 menjadi 10.270 kegiatan di 2017.

Eksekusi mati

Di sisi lain, terkait rencana eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba, Prasetyo mengaku tidak mudah untuk menjawab tuntutan masyarakat. Alasannya, masih banyak masalah penting lain yang perlu diprioritaskan negara. Dengan kata lain, keputusan mengenai eksekusi mati sementara ini ditunda hingga terpenuhinya aspek teknis dan yuridisnya.

"Yang paling sulit ialah aspek yuridisnya, seperti realitas mengajukan grasi tanpa batas waktu serta mengajukan PK (peninjauan kembali) lebih dari satu kali. Kalau aspek teknis gampang, ketika semua hak hukum terpenuhi, ya tinggal minta tolong Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) untuk menyiapkan regu tembak. Kita gregetan juga, tetapi harus dipahami bahwa tidak ada niatan kita untuk menghambat atau menelantarkan," terang dia. (P-5)