Pergantian Ketua DPR Terganjal Revisi UU MD3

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) akan kembali menjalani aktivitas, hari ini, dengan menggelar sidang paripurna. Namun, roda parlemen dipastikan berjalan tanpa pimpinan karena Partai Golkar hingga kemarin belum menyerahkan nama pengganti Setya Novanto.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Zainuddin Amali, mengatakan partainya mungkin akan mengajukan nama pengganti Novanto setelah revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) rampung.

"Wacana itu yang disampaikan dan kecenderungannya kami setuju saja karena daripada bolak-balik maka sekalian kita tunggu nama Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan," kata Amali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Amali mengingatkan bahwa mekanisme internal Partai Golkar terkait dengan calon Ketua DPR akan diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Dengan demikian, informasi tersebut minimal diketahui seluruh pengurus partai.

Seperti diberitakan sebelumnya, Novanto tidak lagi menjabat Ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-E.

Mengenai revisi UU MD3, lanjut Amali, tinggal menyisakan pembahasan satu pasal tentang penambahan kursi Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan.

Ketua Komisi II DPR itu enggan mengomentari lebih jauh terkait dengan keinginan PKB yang juga ingin mendapatkan kursi Wakil Ketua DPR. Pasalnya, kesepakatan awal revisi UU MD3 ialah penambahan kursi pimpinan DPR dari unsur PDIP.

"Kami melihat usulannya hanya itu pada saat kita sepakat ada revisi UU MD3 beberapa waktu lalu. Soal ada hal lain, saya belum mendapat info," tambahnya.

Menyusul belum keluarnya nama definitif dari Golkar, spekulasi mengenai calon pengganti Novanto pun terus bergulir. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Aboebakar Al Habsy mengatakan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet memiliki kecakapan sebagai pemimpin.

"Saya melihat ada beberapa kriteria, Bambang Soesatyo cocok menjadi ketua DPR," kata Aboebakar, kemarin.

Lebih cepat

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan memang tidak ada batasan waktu bagi Partai Golkar untuk mendaftarkan nama baru pengganti Novanto. Meski demikian, ia meminta partai berlambang pohon beringin itu segera menuntaskan hal tersebut agar roda organisasi di DPR bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami harap secepat mungkin bisa menyampaikan karena secara internal sudah selesai. Maka, makin cepat makin baik," ujarnya.

Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN mengatakan pimpinan DPR akan melakukan papat pimpinan pada hari ini setelah dilaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018.

Terkait dengan belum adanya Ketua DPR definitif, hal tersebut tidak akan memengaruhi pembukaan masa sidang DPR karena rapat paripurna bisa berjalan apabila minimal dua pemimpin DPR hadir.

Adapun rapat pimpinan DPR bisa berjalan dengan minimal dihadiri tiga pemimpin DPR.(P-5)