Celah UU Pemilu Dimanfaatkan TNI-Polri Aktif

KEIKUTSERTAAN sejumlah perwira tinggi (pati) aktif TNI dan Polri dalam ajang pilkada di Tanah Air terjadi karena adanya celah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kondisi itu seolah menegaskan UU 2/2002 tentang Polri dan UU 34/2004 tentang TNI, yakni personel tidak boleh terlibat politik praktis dan harus mundur jika berniat terjun dalam perhelatan pesta demokrasi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Irjen (Purn) Bekto Suprapto tidak mempersoalkan fenomena masuknya perwira TNI-Polri ke ranah politik.

Namun, ia menyarankan agar regulasi dibuat lebih pakem dengan merevisi UU Pemilu, seperti adanya ketentuan masa tenggang.

Menurutnya, UU Pemilu hanya menjelaskan pengunduran diri dari institusi jika pasangan calon sudah resmi mendaftar ke KPU.

"Tentu ini bertentangan dengan UU TNI dan Polri karena jelas siapa pun yang maju harus mengundurkan diri," ujar Bekto di sela-sela diskusi Para Jenderal Berlaga di Pilkada, di Jakarta, kemarin.

Bekto mengatakan institusi TNI dan Polri telah mengatur personel aktif dilarang melakukan politik praktis.

Itu sebabnya mantan Kapolda Papua itu berharap agar parpol lebih memilih kader-kader internal terbaik mereka ketimbang melirik para perwira aktif TNI-Polri untuk berlaga di pilkada.

Pengamat militer Salim Said menambahkan sebaiknya dibuat ketentuan masa jeda bagi perwira sebelum terjun ke dunia politik. Salim mencontohkan Isreal dan Amerika Serikat yang memberlakukan ketentuan dua tahun kepada perwira mereka.

Masa jeda bertujuan agar perwira militer dan kepolisian tidak tergiur dengan ajakan menjadi politisi sebelum purnatugas. Perwira itu harus konsentrasi untuk menyelesaikan masa kerja di institusi masing-masing.

"Supaya mereka tidak tergoda di waktu-waktu terakhirnya di lembaga itu. Ini untuk investasi popularitas supaya terpilih atau mendapat dukungan parpol dalam bursa pencalonan. Itu (masa jeda) diperlukan."

Ketua Pemenangan Pemilu Aceh-Sumut DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, jika sejumlah perwira aktif tergoda untuk masuk ke ranah politik, konsekuensi logis ialah segera melepaskan jabatan struktural di institusi mereka.