Ketua Baru DPR Harus Bersih

KETUA DPR pengganti Setya Novanto harus figur yang bersih dan mampu memperbaiki citra dewan di mata publik. Hal itu menjadi salah satu harapan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka membacakan patisi bernada peringatan agar Golkar tidak salah memilih Ketua DPR yang baru.

Koalisi itu antara lain dihadiri Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, Penasihat Pemilu Kemitraan Wahidah Suaib, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre Roy Salam, peneliti Perludem Fadli Ramadhani, Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah, dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw.

Syamsuddin Alamsyah mengatakan pemilihan Ketua DPR untuk menggantikan Novanto menjadi pertaruhan bagi Partai Golkar. Menurutnya, bila Golkar memilih calon yang tepat, upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik tidak akan sulit.

"Golkar harus segera mengisi Ketua DPR karena ada kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan. Tapi jangan mengisi dengan orang yang biasa-biasa saja, apalagi terhadap lembaga DPR yang sudah telanjur anjlok. Golkar harus memilih orang yang betul-betul bisa dipastikan memiliki kredibel dan bukan orang bermasalah dengan hukum. Apalagi, slogan Golkar adalah partai bersih," ujar Alamsyah di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Ari Nurcahyo menyoroti dari sisi politik. Ia berharap pengganti Novanto harus antitesis dari Novanto, yakni sosok yang bersih, antikorupsi, dan berintegritas. Penentuan Ketua DPR pengganti Novanto merupakan pembuktian konsistensi tahap I Golkar. "Apabila Golkar tidak bisa menjamin pengganti Novanto adalah sosok yang bersih, berintegritas, dan antikorupsi, kita bisa pertanyakan slogan Golkar tersebut. Apakah hanya slogan semata atau slogan yang bisa dibuktikan ke depannya," tandasnya.

Roy Salam menambahkan, penentuan Ketua DPR pengganti Novanto merupakan pertaruhan, tidak hanya buat Golkar, tetapi juga untuk sembilan partai politik lainnya yang berada di parlemen. Momentum itu harus diambil Golkar untuk memperbaiki citra DPR.

"Kita tahu, zaman Pak Akom (Ade Komarudin), ada pelarangan ke luar negeri. Tetapi saat Novanto kembali menjabat, dicabut lagi aturan itu. Tidak konsisten DPR ini. Citra DPR buruk kan karena sikap pimpinan yang tidak konsisten menjalankan visi dan misi yang baik," paparnya.

Belum mengerucut

Partai Golkar hingga kini belum memastikan siapa yang akan menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR. Pengurus partai masih mengkaji sejumlah kandidat. "Saya kira hanya menunggu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, bagaimana jadwal terbaik (memilih Ketua DPR)," kata Ketua DPP Golkar Rambe Kamarulzaman.

Dia memastikan Golkar tidak terpaku pada tiga nama yang disebut-sebut selama ini, yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada sejumlah syarat yang mesti dipertimbangkan.

"Bisa saja lebih dari tiga orang di-ajukan. Bagaimana kriterianya dan apa kriterianya, itu dulu yang harus dipertimbangkan," ujar Rambe. Sebagai pemimpin partai berlambang pohon beringin, Airlangga dinilai memiliki hak prerogratif menentukan calon Ketua DPR. (Gol/P-3)