Masuk Zona Merah Pilkada, Kapolda Sulsel Safari ke Parpol

KAPOLDA Sulawesi Selatan Irjen Umar Septono, Selasa (2/1), berkunjung ke kantor Sekretariat DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, dalam rangka safari jelang pilkada serentak putaran ketiga 2018.

Terlebih pada 8 Januari nanti sudah masuk masa pendafataran pasangan bakal calon kepala daerah.

Menurut Umar, ia harus proaktif bicara dengan pengurus partai politik yang ada di Sulawesi Selatan. Itu karena tahun ini dan tahun depan banyak agenda politik, baik itu pilkada, pileg dan pilpres.

"Saya harus kenal pengurus parpol. Tapi tidak mungkin saya undang semua, jadi saya datang menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, supaya bagaimana menciptakan pilkada di Sulsel berjalan aman dan kondusif, tanpa ada konflik. Jangan sampai mengarah kepada perpecahan antara kita semua. Apalagi setelah pilkada, rakyat kita, saudara kita, anak-anak kita sebagai masyarakat, harus dijamin keutuhan dan keamanannya," urai Umar.

Sehingga, lanjut Umar, langkah proaktif saya lakukan, mendatangi parpol satu per satu. "Hari ini di Golkar, nanti ke partai lain lagi. Sesuai janji jadwal kita. Saya akan datangi semua dalam rangka membangun kebersamaan, visi dan misi yang membawa pilkada aman dan lancar," lanjutnya.

Umar juga menegaskan, jika dirinya ingin cap kepada Sulsel yang masuk zona merah konflik pilkada, ingin dibuktikan sebagai hal yang tidak ada. "Siapa yang buktikan? Kita semua. Ya aparatnya, penyelenggaranya, kemudian yang ikut pilkada, parpol dan masyarakatnya. Bahkan tidak ada yang dikorbankan. Kita semua baik dan sopan-sopan," tegasnya

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid yamg juga bakal calon Gubernur Sulsel yang diusung Golkar, NasDem, PKPI, Hanura dan PKB, mengaku senang dengan kedatangan Kapolda.

"Ini Kapolda yang pertama yang datang ke kantor kami, dan kami berterima kasih. Kami tahu beban Kepolisian berat pada tahun ini dan tahun depan. Konstalasi politik pasti sangat berat. Kami akan membantu semampunya agar menjaga kondisi tetap kondusif. Kami juga punya kepengurusan hingga tingkat desa," tutur Nurdin. (OL-4)