Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Jumat (29/12). Pertemuan tersebut membahas banyak hal khususnya isu Palestina.
"Satu jam tadi kami saling bertukar isu mengenai perkembangan Jerusalem. Intinya, pemerintah dan Muhammadiyah bersepakat mendukung terus perjangan rakyat Palestina mempertahankan Jurusalem," jelas Retno.
Menlu menyatakan pemerintah akan membawa dukungan Muhammadiyah guna meminta negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tetap solid dan menjadi motor pengerak perjuangan rakyat Palestina.
Menlu juga memastikan Indonesia akan memiliki peran penting menyatukan Hamas dan Fatah berjuang bersama. "Pertemuan dengan Muhammadiyah kita adakan berkala. Ini bertujuan agar Kemenlu mendapatkan masukan terkait politik luar negeri, terutama dalam hal kemajuan umat Islam," lanjutnya.
Selain soal Palestina, pertemuan itu membahas perkembangan dunia pendidikan terutama di Filipina Selatan. Menlu memastikan setelah pembebasan Marawi, Indonesia bersama Muhammadiyah akan mengirimkan tenaga pendidik dari perguruan tinggi Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di depan wartawan mengapresiasi langkah pemerintah di konflik Palestina. "Terutama langkah Presiden Jokowi yang menolak keputusan Presiden Trump dan berhasil mendapatkan
dukungan 128 negara di PBB," kata Haedar.
Penolakan itu menurutnya penting untuk menjaga tegaknya perdamaian dunia. Pasalnya persoalan Palestina, tidak hanya urusan kawasan Timur Tengah tapi sudah merembet ke negara-negara lain dan membawa bara politik baru.
Ia menyebut jika kondisi itu tidak diselesaikan, bisa memicu perang dunia seperti Perang Dunia I dan II. "Langkah politik Indonesia sudah benar untuk memastikan tidak ada kekuatan adidaya mana pun yang bisa mempertaruhkan masa depan dunia," tegasnya. (X-12)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved