Perbaikan Kejaksaan Pertajam Pengawasan

KERJA Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) pusat dan daerah (TP4D) tidak bisa dianggap enteng. Peran mereka pun sangat krusial untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menyebutkan TP4 dan TP4D amat berdayaguna karena memanfaatkan jaringan kejaksaan yang bisa mencapai ke daerah-daerah di Indonesia.

"Tim ini sudah mulai bekerja untuk mengawal penyerapan anggaran di enam kementerian dan lembaga. Tim ini sangat membantu dalam pelaksanaan program pembangunan atas realisasi serapan anggaran," ucap Indriyanto saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (26/12).

Demi meningkatkan efektivitas, Indriyanto berharap Kejaksaan Agung dapat meningkatkan kualitas personel. Hal itu khususnya dalam hal integritas penegak hukum agar tidak terseret ke pola pagar makan tanaman dalam mengawal pelaksanaan anggaran. Dengan integritas yang baik diharapkan kejaksaan akan dapat menjadi salah satu pilar terdepan dalam penegakan hukum.

Di bidang reformasi birokrasi kejaksaaan juga menunjukkan kemajuan. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin dan hukum terhadap personel internal kejaksaan dilakukan secara tegas dan ketat sekali sehingga kinerja Jaksa Agung patut diapresiasi," ujar mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Senada dengan Indriyanto, pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Oce Madril juga menilai Jaksa Agung HM Prasetyo mampu meningkatkan kinerja penegakan hukum.

"Dalam konteks penegakan hukum itu dilihat seberapa banyak perkara yang diselesaikan, terutama dalam kasus kasus yang memberikan impact dan menjadi perhatian bagi masyarakat. Saya kira capaian terhadap penyelesaian kasus kasus itu menjadi salah satu capaian prestasi dari Kejaksaan Agung."

Adapun dalam hal pencegahan korupsi, Oce memandang bahwa fungsi itu telah direvitalisasi dan diberikan porsi yang cukup besar. Dampaknya saat ini institusi kejaksaan di berbagai daerah terlihat lebih aktif mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Namun, menurut Oce, untuk lebih memantapkan pengawasan, Jaksa Agung masih perlu membuat aturan ketat terkait tata kelola dan standar prosedur pengawasan. Dengan demikian, tertutup celah bagi personel kejaksaan untuk menyeleweng.

"Kritik terhadap peran seperti ini ialah jangan sampai kejaksaan main mata dengan aparatur pemerintah akibat mereka bersinggungan dengan aparatur pemerintah," tandas Oce.(Dro/P-1)