Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
"MESKIPUN tidak populer dan tidak hiruk pikuk, kami yakin hasilnya bakal maksimal. Memang diperlukan ketelatenan, kesabaran, tapi kami yakin dalam jangka panjang hasilnya lebih baik."
Pernyataan itu dikemukakan Jaksa Agung HM Prasetyo seusai membuka Rapat Kerja Kejaksaan RI 2017, di Jakarta, pertengahan Desember lalu. Jaksa Agung merujuk pada kerja kejaksaan yang lebih fokus pada pencegahan ketimbang penindakan.
Ungkapan Prasetyo itu sekaligus menepis kritik sejumlah kalangan yang menyebut kinerja kejaksaan minim. Komitmen kejaksaan untuk lebih fokus pada pencegahan memang membuat kerja kejaksaan menjadi kurang terdengar atau jarang diberitakan karena tidak menimbulkan kehebohan.
Jaksa Agung menekankan kemauan politik pemerintah yang mengedepankan peran dominan aparat penegak hukum sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, sejalan dengan kebijakan penegakan hukum preventif. Tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan efek jera.
"Dalam hal ini hukum tidak hanya sekadar dipandang dan dijadikan sebagai instrumen untuk menimbulkan efek menjerakan, tetapi haruslah juga diterjemahkan dan diejawantahkan sebagai sarana untuk menciptakan tertib sosial dan perlindungan masyarakat sekaligus sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang Prasetyo.
Ditegaskan Jaksa Agung, dalam melakukan penindakan, korps yang dipimpinnya pun bekerja berdasarkan bukti dan fakta yang kuat. Tidak ada tebang pilih, apalagi yang terpengaruh arus politik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menilai kinerja Kejaksaan Agung cukup baik. Berdasarkan hasil kinerja semester I yang disusun oleh ICW, kejaksaan paling banyak menangani kasus korupsi mulai penyidikan.
Meski begitu, Korps Adhyaksa dapat berbuat jauh lebih baik tahun depan ketimbang apa yang sudah dihasilkan tahun ini.
"Semester I memang kejaksaan yang paling banyak menangani kasus. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah kantor kejaksaan yang ada di daerah, 135 kasus korupsi yang ditangani di tahap penyidikan dengan jumlah kantor kejaksaan sebanyak 520-an bisa memunculkan dugaan sejumlah kantor kejaksaan tidak menangani kasus korupsi," ujar anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah, awal pekan ini.
ICW memuji langkah Kejaksaan Agung yang berupaya menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan BUMN, khususnya Pertamina. Namun, ICW berharap penanganan kasus-kasus kejaksaan dapat tuntas diselesaikan, termasuk menyeret dalang di balik tindak korupsi tersebut.
"Pemiskinan koruptor harus dilakukan secara konsisten bukan hanya dalam satu atau dua kasus. Kejaksaan harus konsisten dan juga ada keberlanjutan dalam penanganan suatu kasus korupsi hingga ke top leader-nya," ujar Wana.
Seperti juga korps penegak hukum lainnya, kejaksaan, menurut Wana, juga masih memiliki banyak pekerjaan kasus yang menanti untuk dituntaskan. Hal itu menjadikan kinerja kejaksaan masih belum optimal.
Lebih lanjut dirinya meminta kejaksaan tidak gentar jika ketika dalam pengembangan suatu kasus menemukan pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi. Kejaksaan juga harus melakukan pembenahan sumber daya manusia agar tidak lagi terulang penyalahgunaan wewenang oleh aparatur kejaksaan.
Terakhir, lanjut Wana, kinerja kejaksaan akan jauh lebih optimal bila dapat melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Pasalnya, publik juga salah satu pihak yang sangat ingin terlibat dalam hal pengawasan penanganan kasus korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan.
Selamatkan uang negara
Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menilai kinerja Kejaksaan Agung masih dapat ditingkatkan untuk ke depannya terlepas dari berbagai prestasinya yang sudah dicapai pada tahun ini. Menurut dia, Korps Adhyaksa saat ini menjadi lembaga penegak hukum yang paling besar menyelamatkan uang negara ketimbang lembaga penegak hukum lainnya.
"Dalam pemahaman di Komisi III, Kejaksaan Agung sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah bekerja dengan baik meski tidak bombastis dengan anggaran yang sangat terbatas, tidak bisa dibandingkan dengan KPK atau kepolisian yang memiliki dana yang besar," ujar Taufiqulhadi.
Untuk ke depannya dirinya berharap Kejaksaan Agung dapat menjadi tumpuan bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan.(P-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved