Koalisi Pilkada Jabar Terkait dengan Pilpres 2019

BONGKAR pasang koalisi ataupun bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur menjelang Pilkada Jawa Barat 2018 tak bisa dilepaskan dari pertukaran dukungan pilkada di daerah lain dan koalisi besar pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

"Politik tak bisa dilepaskan dari take and give. Ini elemen utama politik sejak zaman purba. Bisa pertukaran uang atau pertukaran dukungan di banyak wilayah, mengingat ada 17 pilkada provinsi dan ratusan pilkada kabupaten/kota pada 2018. Di situlah ada ruang bargaining," kata Burhanuddin di acara Prime Talk Metro TV, tadi malam.

Akan tetapi, kata dia, ruang tawar-menawar itu tak bisa cair karena terkait momentum besar Pilpres 2019. "Pertukaran negosiasi dan kompromi dikerangkeng koalisi besar 2019," jelasnya.

Meski sempat mendeklarasikan dukungan kepada cagub Ridwan Kamil, Partai Golkar menarik dukungan itu. Partai beringin kemudian menggandeng Partai Demokrat membangun poros koalisi Sajajar (sejajar).

Koalisi terbentuk setelah Demokrat ditinggalkan PAN dan PKS yang memilih merangkul Partai Gerindra dengan mengusung Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Namun, koalisi yang mengusung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi itu belum menetapkan cagub-cawagub.

Di sisi lain, cagub Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku masih menunggu keputusan pimpinan pusat partai pengusung. Wali Kota Bandung itu menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada DPP Partai NasDem, PPP, dan PKB. Dia membenarkan pembahasan yang lama itu karena tidak ada titik temu di tataran pengurus partai tingkat provinsi.

"Enggak bisa diselesaikan di level pengurus Jabar, harus di level DPP. Keputusan ada di Cak Imin (PKB), Gus Romy (PPP), dan Pak Surya Paloh (NasDem)," katanya.

Sementara itu, PDIP hingga kini belum menentukan calon. Wakil Sekjen DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengungkapkan pihaknya menyiapkan tiga opsi. Pertama, kata dia, PDIP mengusung cagub dan cawagub sendiri dengan pilihan sosok dua-duanya dari internal PDIP ataupun gabungan internal dan eksternal.

Kedua, PDIP menjalin komunikasi dengan PPP, PKB, dan Hanura untuk membicarakan kemungkinan koalisi sekaligus menentukan cagub baru.

Ketiga, pihaknya membuka diri kepada Kang Emil. Eriko menuturkan opsi itu terbuka jika Kang Emil belum menentukan calon wakil.