NasDem Gagas Politik Non Transaksional Sejak Pilkada 2015

PARTAI Nasdem terus berupaya membangun politik non traksaksional dalam setiap kontestasi politik. Pasalnya, politik transaksional melestarikan politik berbiaya tinggi yang mendorong pejabat publik untuk korupsi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga sebagai ketua Badan Hukum (Bahu)Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan sejak pertama kali Pilkada serentak digelar tahun 2015 pihaknya telah memperkenalkan politik tanpa mahar kepada seluruh kadernya. Dengan cara itulah, pihaknya ingin meulai budaya politik yang non transaksional.

"Dorongan korupsi dalam ranah politik terjadi salah satu faktornya karena politik yang berbiaya tinggi. Karena itu, kita ingin membangun budaya berpolitik yang tidak menjadikan politik sebagai alat transasksi seperti jual beli dukungan partai, jual beli suara, meminta proyek, mempermainkan anggaran dan sebagainya," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (28/12).

Pihaknya juga telah memberikan mekanisme pemberian sanksi yang sangat tegas bagi kader, pengurus dan anggota fraksi yang melakukan korupsi dan menjalankan budaya koruptif. Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan kepada para pengurus dan bacaleg NasDem untuk tidak pernah berfikir mencari uang tidak halal untuk pencalegan. Begitu juga kepada anggota fraksi NasDem, sambung dia, juga dilarang untuk mempermainkan anggaran negara.

"Publik bisa mengecek rekam jejak NasDem dalam hal bertindak keras terhadap hal ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga korupsi pada tahun 2018 mendatang lebih marak dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, Politik yang berbiaya tinggi dikhawatirkan akan mendorong orang lebih berani dalam melakukan korupsi. (OL-7)