Perlu Prosedur Standar Hadapi Ransomware Ganas

PAKAR keamanan siber Pratama Persadha mengakui perlu ada prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) menghadapi ransomware Wannacry yang ganas.

Dalam catatan akhir tahun terkait dengan keamanan siber di Tanah Air sepanjang 2017, ia mengatakan tahun ini menjadi pertanda bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk lebih serius dalam memperhatikan isu keamanan siber.

Menurut Pratama--Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Ciss ReC) --sepanjang tahun ini banyak peristiwa yang luar biasa terkait dengan keamanan siber di Tanah Air.

Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordinator Center (Id-SIRTII/CC) mencatat, hingga November 2017, Indonesia mendapat sebanyak 205.502.159 serangan.

Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada awal Februari 2017 yang sempat mengagetkan dengan adanya usaha peretasan terhadap situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran pertama.

Tidak kalah menghebohkan ialah peretasan pada situs Telkomsel dan kejaksaan yang cukup merepotkan. Selanjutnya pada Mei 2017, seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami serangan ransomware Wannacry. Selang beberapa bulan ransomware dengan model yang hampir sama bernama Nopetya juga ikut menyerang.

Menurut Pratama, salah satu yang patut dilihat ialah fenomena keamanan siber ini telah berdampak pada pengguna individu. Di sinilah peran pemerintah untuk masuk dan mengedukasi masyarakat.

Dia menegaskan isu pornografi Whatsapp, pemblokiran Telegram, dan registrasi SIM card, misalnya, merupakan bukti bahwa isu keamanan siber ini sudah menyentuh langsung individu masyarakat.(Nov/Mtvn/Ant/P-2)