Kebijakan Jokowi-JK Rebut Hati Investor

KEBIJAKAN pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berhasil memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia dan para investor. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari survei yang dilakukan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang dipublikasikan pada Minggu (24/12).

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menyebut survei tersebut dilakukan jelang akhir 2017. Survei tersebut mengungkapkan bahwa tak kurang dari 68,5% responden menyatakan Presiden Jokowi dinilai mampu memberi rasa aman kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Hasil survei tersebut juga menyebutkan publik sangat puas dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam mengelola keamanan bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot yang kini diteruskan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Dalam penelitian ini, selain indikator puas dan tidak puas (21,6% ), ada pula indikator sangat puas dari responden yang jumlahnya 9,9% terhadap kebijakan keamanan dalam pemerintahan Jokowi," kata Edi.

Edi menambahkan, sejumlah faktor yang membuat masyarakat percaya terhadap aparat keamanan antara lain faktor sinergi yang baik antara pimpinan Polri dan TNI.

"Faktor meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan TNI disebabkan kekompakan dua institusi," kata mantan anggota Kompolnas itu.

Sementara itu, menurut Presiden Lemkapi Faisal Santiago, secara kualitatif tingkat penilaian dari masyarakat sangat tinggi karena angkanya di atas 65%.

"Partisipasi masyarakat cukup baik, di atas 65%," kata Faisal.

Lemkapi melakukan survei terhadap 1.000 responden di seluruh Indonesia dalam dua bulan yang dilakukan secara acak di seluruh kabupaten/kota sejak 15 Oktober sampai 15 Desember 2017.

Survei itu menggunakan metode stratified multistage random (MSMR) dengan 1.000 responden berusia minimal 17 tahun.

Margin of error survei itu dikatakan sekitar 2% dengan tingkat kepercayaan 97%. Para pewawancara menggunakan metode tatap muka dan kuesioner terhadap para responden di setiap kabupaten di Indonesia.