Kesamaan Batin Permudah Penyelesaian Masalah TNI

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan safari yang dilakukannya ke sejumlah komando utama TNI bukan bertujuan menguji loyalitas prajurit. Kegiatan tersebut merupakan silaturahim sekaligus sarana membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahan.

"Saya, kan pejabat baru dan tentunya ingin bersilaturahim, berkenalan. Kalau sudah ada kesamaan batin, ya permasalahan di kesatuan itu bisa terbuka untuk menyampaikan ke saya," ujarnya seusai mengunjungi pasukan Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, kemarin.

Ia pun berharap kunjungan ke Bhumi Marinir dapat menjadikan marinir semakin profesional, berkarakter, dan manunggal dicintai rakyat. Sehingga apabila ditugaskan di medan pertempuran, instruksi bisa dilaksanakan dengan baik.

"Dua agenda itu saja (alasan safari). Tentunya kerangka itu ada satu cita-cita bahwa TNI menjadi profesional dan modern yang termasuk di dalamnya adalah soliditas," lanjut dia.

Kepada jajaran Marinir, Hadi tidak lupa berpesan agar korps Jalesu Bhumyamca Jayamahe cekatan mengantisipasi pelbagai persoalan, seperti pencurian ikan, penyelundupan orang, penyeludupan narkoba, dan kasus lain di wilayah perairan Nusantara.

Saat menyambut kedatangan Panglima TNI, para prajurit Marinir menggelar atraksi terjun payung. Suara tembakan tank terdengar sangat membahana. Panglima TNI Hadi juga menerima brevet dari Denjaka dan sempat diarak prajurit Marinir.

Sebelumnya, Hadi yang baru dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (8/12) juga mengunjungi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD di Cijantung, Jakarta Timur, dan Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad di Cilodong, Depok.

Dalam setiap kunjungannya, Hadi selalu menekankan agar prajurit senantiasa menjaga profesionalitas tugas, apalagi menjelang tahun politik 2018 dan 2019.

Prajurit pun diultimatum tidak terlibat politik praktis serta menjaga netralitas.

Jaga momentum

Demokrasi di Tanah Air akan gagal apabila TNI tidak mengindahkan netralitas serta sipil enggan melakukan kewenang-annya dalam menguatkan profesionalitas militer. Oleh karena itu, momentum tahun politik 2018 dan 2019 sedianya dapat menjadi komitmen bersama untuk memapankan pelaksanaan demokrasi.

Demikian dikatakan pengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto di sela-sela diskusi Profesionalisme TNI di Tahun Politik, di Gedung The Habibie Center. Turut hadir Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dan Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samego.

Andi menjelaskan, seluruh komponen bangsa memiliki tugas untuk memunculkan profesionalisme TNI. Di tubuh TNI pun tidak boleh ada faksi-faksi, seperti faksi panglima lama dan baru, termasuk faksi elite politik tertentu. Militer harus menjunjung soliditas demi menjaga profesionalitas korps.

"Selain itu, di TNI juga tidak boleh ada politik idiosinkratik di bagian personifikasi kepentingan individu, ekonomi, militer, dan politik yang terlalu kuat. Kepentingan TNI, ya langsung, kepentingan politik negaranya, kepentingan kebijakan pertahanannya, dan kepentingan organisasi TNI," ujarnya.

Indria Samego menilai TNI sebagai alat pertahanan harus lebih memusatkan perhatian pada usaha sistemik di dalam membangun diri sebagai alat pertahanan efektif dan efisien.

"Dalam konteks ini, sebagai kekuatan pertahanan TNI di masa depan harus memiliki kemampuan dan postur yang dapat mengantisipasi perkembangan bentuk dan potensi ancaman serta perubahan lingkungan strategis," katanya.(P-4)