Ridwan Kamil Antisipasi Konflik Horizontal

BAKAL calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak menampik adanya potensi timbulnya konflik horizontal dalam kontestasi Pilkada 2018. Ia pun sudah mengantisipasinya dengan bakal mengedepankan dialog kepada para pemeluk agama.

"Saya pikir konflik seperti itu sudah selesai di zaman kakek-nenek saya, tapi ternyata di zaman era digital seperti ini justru mengganas. Sebabnya masyarakat Indonesia sekarang minim dialog dan justru menjustifikasi atau malah percaya isu yang tidak benar," ungkap Ridwan Kamil ketika menjadi pembicara dalam dialog yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) bertajuk Mencari Solusi untuk Tantangan Pembangunan Jawa Barat 2018-2023 di Auditorium Pusat Studi Jepang UI, Kamis (21/12).

Hal tersebut, lanjut pria yang disapa Kang Emil itu, telah ia lakukan selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung dalam empat tahun terakhir ini. Ia pun mengakui bahwa munculnya isu SARA serta konflik horizontal merupakan kemunduran dalam hal demokrasi.

Ridwan Kamil sejauh ini kerap unggul dalam berbagai survei elektabilitas jelang Pilkada Jawa Barat 2018. Hanya saja, ia justru dirongrong oleh partai politik pendukungnya, seperti PPP dan PKB yang mengancam bakal menarik dukungan jika Emil tidak menunjuk calon wakil gubernur dari partainya.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai polemik yang terjadi pada koalisi partai pengusung Ridwan Kamil harus segera dituntaskan. Pasalnya, semakin lama Kang Emil mengumumkan wakilnya, semakin lama pula bagi masyarakat untuk mengenal sosok yang dimaksud.

"Pusat harus segera menuntaskan (polemik ini) karena semakin lama (diumumkan), masyarakat semakin sedikit mencari tahu informasi kandidatnya," kata Firman, kemarin.

Koalisi PDIP-Golkar

Sebelumnya, Partai Golkar menarik dukungan terhadap Emil di Pilkada Jabar 2018 karena bakal mengusung cagubnya sendiri. Hal itu membuat PDIP tertarik untuk berkoalisi dengan partai berlambang pohon beringin itu.

"Memang ada semangat bagi PDIP dan Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk sama-sama bergandengan tangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, kemarin.

Hasto menambahkan bahwa komunikasi antara PDIP dan Golkar tengah dilakukan secara intens baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. "Bahkan saya bersama Pak Utut ditugaskan untuk bertemu Bapak Airlangga guna membahas hal itu. Apakah nanti ini mewujud dalam sebuah kerja sama? Menurut kami, itu positif jika bisa dilakukan," terang Hasto.

PDIP dan Golkar, sambung Hasto, ialah partai yang sama-sama mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika kerja sama itu dapat dilakukan, itu akan memperkuat dan memperbesar peluang untuk bisa memenangi Pilkada Jabar 2018.

Meski belum mengumumkan cagubnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi berpeluang untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018. Hasto pun menilai kepemimpinan dan kinerja Dedi selama ini cukup positif sehingga layak bertarung di Pilkada 2018. (Nur/BY/CS/P-5)