Golkar Tetap Hormati Novanto

MESKIPUN telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-E) dan dilengserkan dari posisinya sebagai ketua umum, Setya Novanto belum dipecat dari keanggotaan Partai Golkar.

Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, forum musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tidak mengagendakan rapat khusus membahas pemecatan Novanto sebagai kader.

"Tidak ada pikiran itu. Semua menghormati dia," kata Airlangga di sela-sela Munaslub Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Airlangga bahkan berjanji merangkul semua faksi yang ada di internal Golkar dalam penyusunan kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru. Ia pun tidak akan membedakan antara loyalisnya dan loyalis Novanto. "Seluruh potensi di Partai Golkar akan diajak untuk bekerja sama mengembalikan posisi Partai Golkar," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Ia mengatakan hingga kini Novanto masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

"Yang kemarin nonaktif itu kan posisi ketua umum. Masalah anggota tetap dan tidak pernah dibicarakan. Kami tidak pernah singgung itu di dalam (munaslub). Tidak ada pembahasan apa pun dari DPP atau dari daerah tentang itu (isu pemecatan Novanto)," ujarnya.

Isu pemecatan Novanto sebagai kader sebelumnya sempat diembuskan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Menurut Akbar, Novanto bisa saja dipecat jika ada usulan dari peserta Munaslub Golkar.

"Kalau tindakan korupsi yang sudah berlaku hukum tetap, bisa saja kalau ada usulan-usulan itu. Paling tidak dengan pemecatan bisa menjadi pembelajaran bagi partai," ujar Akbar.

Aklamasi

Perwakilan DPD tingkat I dan organisasi sayap Partai Golkar tuntas menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna Munaslub Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, kemarin. "Sudah selesai semua DPD dan ormas. Sebanyak 100% mendukung (penetapan Airlangga sebagai ketum)," ujar Ketua SC Munaslub Golkar Ibnu Munzir seusai pembacaan pandangan umum.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso sempat mengungkapkan keinginannya untuk maju menjadi penantang Airlangga. Ia mengklaim telah mengantongi 30% dukungan atau sebanyak 148 suara dari 500 pemilik suara.

"Akan tetapi, kan kenyataannya tidak begitu. Di surat dukungan, semua ternyata ke Airlangga," cetus Ibnu menimpali rencana Priyo untuk maju sebagai calon ketua umum.

Selain pernyataan dukungan, pemegang hak suara diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap sejumlah isu, di antaranya mengenai periode masa jabatan Airlangga dan susunan kepengurusan. Terkait dengan masa jabatan, Ibnu mengatakan mayoritas pemegang hak suara ingin agar Airlangga menakhodai Golkar hingga 2019.

"Ada yang berpandangan ingin sampai 2022. Namun, 80% ingin agar melanjutkan periode sebelumnya yakni sampai 2019 dan kalau mau diperpanjang nanti harus lewat rapimnas," jelas dia. (P-4)