KPU Kekurangan Tenaga Kompeten

KINERJA KPU belum bisa optimal akibat lemahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Banyak staf KPU, terutama di tingkat provinsi ke bawah, yang tidak menguasai tugas pokok penyelenggaraan pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman mengemukakan para pegawai KPU yang bertugas di daerah cenderung lebih mengurusi persoalan rekrutmen SDM, persiapan kantor, pembangunan infrastruktur kantor, dan urusan lain yang justru menyebabkan anggaran tidak berimbang.

"Ini adalah kelemahan kita. Banyak pegawai di provinsi maupun di kabupaten/kota yang lebih mengedepankan urusan bersifat second line ketimbang urusan utamanya, yakni pemungutan dan penghitungan suara, pemutakhiran data pemilih, dan penyiapan data logistik," kata Arief seusai peresmian Prog-ram Pascasarjana Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu di UI, Depok, kemarin.

Sebagai lembaga baru, menurut Arief, KPU belum bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri. SDM yang bertugas masih disuntik dari Kementerian Dalam Negeri serta pegawai pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, secara perlahan KPU mulai berbenah dengan menjaring pegawai secara mandiri di tahun berikutnya. Sejauh ini, tambah Arief, sebagian pegawai telah berstatus organik, sedangkan sisanya tercatat sebagai pegawai pemda.

Program Pascasarjana Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu yang diluncurkan KPU dan Universitas Indonesia diharapkan dapat mencetak SDM penyelenggara pemilu yang profesional. Diharapkan, sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 KPU sudah memiliki 549 tenaga ahli tata kelola pemilu.

"Sampai hari ini kita sudah memberikan beasiswa kepada 273 mahasiswa yang semuanya adalah staf KPU, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Jadi, kita masih butuh dua kali lipat lagi untuk bisa tercapai target ini di 2019. Penyediaan dana beasiswa itu berasal dari pos anggaran rutin KPU," terang Arief.

Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI Julian Aldrin Pasha berharap mereka yang direkomendasikan mendapat beasiswa terus bertambah sehingga kebutuhan tenaga ahli yang mumpuni bagi KPU dapat terpenuhi.