Nasionalisme Harus Sejalan Dengan Keadilan

MENUMBUHKAN Nasionalisme dikalangan generasi milenial, tidak bisa hanya melalui propaganda kata-kata. Namun, bagaimana mereka bisa merasakan penegakkan keadilan bagi semua anak bangsa.

Demikian benang merah dari diskusi publik bertajuk 'Peranan Generasi Muda dalam menjunjung Nasionalisme untuk meningkatkan rasa Cinta terhadap NKRI' di aula Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Jakarta Selatan, Selasa (19/12). Hadir sebagai pembicara Dekan Fikom Universitas Pancasila Andi Faisal Bakti, Dosen FISIP Unas Firdaus Syam dan mahasiswa pascasarjana IPB dari Papua Ricardus Keiya.

Menurut Andi Faisal, pendiri bangsa menyadari keberagaman bangsa Indonesia. Lantaran itu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu juga yakni Indonesia. Namun, dalam perjalanan bangsa ini di setiap generasi selalu menghadapi tantangan.

"Dulu sebelum teknologi semaju seperti saat ini, kita tidak tahu perubahan bangsa lain. Kini dengan teknologi semuanya terbuka. Informasi begitu mudah didapat. Tantangan generasi milenial berat," ungkap Andi Faisal.

Untuk itu, lanjutnya, pemersatu yang bisa menjembatani antar generasi adalah keadilan. Keadilan sosial, hukum dan pendidikan bagi semua warga negara. Dengan demikian tujuan menyejahterakan semua warga bisa tercapai. Sebagai mana disebut kan dalam pembukam UUD 1945. "Adanya RMS, BR (Borneo Raya), OPM dan gerakan separatis lain adalah memperjuangkan keadilan," tandasnya.

Sementara di mata Firdaus, dalam kasus Papua misalnya, terkesan warga Papua dengan warga Indonesia lainmya ada jarak. Apalagi dalam sisi kepahlawanan tidak banyak yang mengenal pahlawan dari Papua. Jika ditanya siapa pahlawan dari Aceh, Sumbar, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan, umumnya bisa menyebutkan.

"Tapi saat ditanya siapa pahlawan dari Papua? Biasanya berpikirnya lama. Itu menyebabkan terkesan Papua berjarak dengan suku bangsa lain di Indonesia," ujar Firdaus.

Ketidaknyamanan itu, menurut Firdaus, akibat perlakuan tidak adil dari pemerintah dan elite politik di sana. Padahal dana Otonomi khusus (Otsus) tiap tahun jumlahnya mencapai Rp8-an triliun.

"Sayangnya dana otsus tersebut tidak menetes hingga ke masyarakat. Banyak 'hilang' dalam perjalanannya. Ini yang membuat kecemburuan karena ada ketidakadilan," pungkasnya.

Soal ketidakadilan di Papua, dirasakan Ricardus sebagai putra asli Papua. Menurutnya, banyak program pembangunan di Papua hanya sekadar slogan. Dia dan teman-temannya ditawari beasiswa, namun kucurannya kerap terlambat. Akibatnya, studi mereka di perguruan tinggi yang ada di Jawa, Sumatra dan Sulawesi tersendat-sendat.

"Kesungguhan membangun Papua belum sepenuh hati. Sering kami merasa dibohongi, ada ketidakadilan di sana," ujar Ricardus. Untuk itu dia berharap, untuk membangun Papua harus dengan cara Papua. Jangan menggunakan pendekatan Jakarta. (OL-4)