KPK Beri Solusi Ruang Milik Jalan

MASIH adanya persoalan terkait ruang milik jalan sekitar 6 meter sepanjang rel yang merupakan aset PT KAI mendorong pihak KPK untuk melakukan Focus Grup Discusion (FGD) untuk membahas hal tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini teridentifikasi sekitar 5.500 hektare ruang milik jalan di seluruh Indonesia atau setara dengan nilai Rp14 triliun.

Ruang milik jalan tersebut hingga saat ini masih memiliki sejumlah masalah mulai dari okupansi ilegal baik swasta maupun masyarakat, hingga pihak pemerintah. "Masih ada problem pencatatan ganda antara KAI dan Kemenhub. Hal tersebut diduga terjadi sejak 2007," terang Febri.

Febri mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam FGD tersebut bagaimana memaksimalkan penerimaan negara dari penggunaan rumah milik jalan itu. Misalnya penggunaan dari pihak swasta yang menggunakan ruang di pinggir rel kereta api seperti kabel, pipa, atau hal lainnya.

Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pembayarannya karena adanya perbedaan pandang-an tentang pencatatan aset tersebut. Hal itu karena ada dua pihak yang mencatat sebagai aset institusinya, yakni PT KAI dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp14 triliun.

"Saat ini dari informasi yang kami terima penerimaan KAI dari rumah milik jalan yang dihitung Rp744 miliar per tahun. Sedangkan sebagian tertunggak karena sengketa dan persoalan lainnya sebesar Rp144 miliar," terang Febri.

Febri menegaskan posisi KPK dalam persoalan ini sebagai mediator dalam bidang pencegahan. Dengan KPK menjalankan fungsi trigger mechanism, kepemilikan aset diharapkan dapat lebih jelas dan penerimaan negara menjadi lebih maksimal.

Sekjen Kementerian ATR Noor Mrazuki membenarkan hal itu.

"Kita akan cari skema untuk penyelamatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Cari win-win solutionnya yang terbaik."