UKP PIP Bakal Setingkat Kementerian

PRESIDEN Joko Widodo menyetujui peningkatan kewenangan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasilan (UKP-PIP) menjadi setingkat kementerian.

Menurut Kepala UKP-PIP Yudi Latif, aspek formal tengah digodok oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.

"Perpres lama akan diganti perpres baru. Secepatnya selesai, mungkin dalam minggu ini," ujarnya seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2017 tentang UKP-PIP disebutkan, tugas lembaga itu antara lain menyelenggarakam fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Menurut Yudi, keterbatasan kewenangan UKP-PIP yang diatur perpres lama menyulitkan lembaga tersebut berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara. Kewenangan UKP-PIP saat ini masih setingkat direktur jenderal kementerian dan lembaga negara. Apabila kedudukan kepala UKP-PIP masih setingkat dirjen, kinerja lembaga ini bisa terbentur ego sektoral kementerian/lembaga negara.

"Mengkoordinasikan kementerian/lembaga negara masak kementerian dikoordinasikan setingkat dirjen. Mestinya kan memang harus setingkat menteri supaya bisa mengkoordinasikan berbagai program di tingkat kementerian," tandasnya.

Dengan adanya perpres baru, lanjut Yudi, kelembagaan UKP-PIP bisa bisa permanen tanpa mengikuti usia jabatan Presiden. Menurut Yudi, Presiden berharap penguatan kewenangan UKP-PIP semakin membuat kinerja lembaga tersebut dalam menjaga dan melakukan penetrasi nilai-nilai Pancasila kepasa masyarakat.

"Perpres baru untuk memastikan bahwa proses-proses kekuasaan siapapun yang memerintahnya, semuanya berpegang teguh pada komitmen Pancasila. Tidak perlu dipolitisasi" ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga ingin agar Pancasila menjadi sarana penjaga kesehatan hubungan publik. Apalagi menjelang tahun politik, komitmen memegang teguh nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menjaga kehidupa berpolitik yang sehat dan beradab. "Meskipun kita memasuki tahun politik, komitmen Pancasila itu menjaga agar politiknya sehat, beradab, tidak jatuh pada saling melakukan persekusi," tegasnya.

Adapun Dewan Pengarah UKP-PIP Ma'ruf Amin mengatakan, Kepala Negara berharap lembaga ini bisa semakin percaya diri merangkul semua elemen bangsa serta mampu menangkal ideologi penggerus nilai-nilai Pancasila. (OL-7)