Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
APAKAH dasar reformasi peradilan militer?
Reformasi peradilan militer menjadi salah satu agenda penting yang menjadi mandat reformasi. Juga merupakan jantung perubahan tata sistem peradilan dan kelembagaan hukum kita. Pasal 3 ayat 4 TAP MPR No 6 Tahun 2000 menyebutkan prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum untuk pelanggaran pidana umum.
Bagaimana urgensi aparat militer diadili di peradilan umum?
Mekanisme dan proses dalam peradilan militer selama ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas persamaan di mata hukum.
Apakah peradilan militer yang mengadili kasus pidana belum memberi putusan yang adil?
Yuridikasi peradilan militer yang terlalu luas memberikan peluang impunitas. Kalaupun ada yang anggota militer yang memberikan vonis, kadang kala terlalu ringan dan tidak maksimal. Ruang impunitas itu dimungkinkan karena mekanisme dan sistem peradilan militer tidak memenuhi kaidah-kaidah fair trial. Contohnya, kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 serta kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay.
Termasuk dalam kaitan penindakan terorisme?
Kami memang meminta Panja RUU Terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dengan keamanan dalam revisi UU Antiterorisme. Jika pelibatan militer diatur dalam UU Terorisme yang baru nanti, pada saat bersamaan, DPR dan pemerintah juga harus merevisi UU tentang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997. Jika militer patuh pada peradilan umum, akuntabilitas pemberantasan terosisme akan tetap terjaga.
Kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, apa harapan koalisi sipil?
Panglima TNI yang baru harus memastikan reformasi TNI tuntas. Jangan dia nanti malah resisten terhadap agenda reformasi. Selain pengadilan militer, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter) yang menjadi amanat reformasi harus menjadi agenda reformasi TNI. Koter kadang kala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved