Itu Amanat UU,TNI Harus Ikhlas

ADAKAH inisiatif dari DPR untuk mewujudkan peradilan umum untuk militer?

Revisi UU Peradilan Militer harus datang dari pihak pemerintah. Yang paling tahu kebutuhan itu pemerintah. DPR welcome saja, yang penting ini (usul revisi) datang dari pemerintah. DPR masa bakti 2004-2009 sudah oke, tiba-tiba dari pemerintah setop. Nanti akan ribut, siapa yang jadi jaksa dan memeriksa anggota TNI.

Apakah penyebab utama peningkatan pelanggaran hukum oleh prajurit TNI karena penerapan peradilan militer bagi anggotanya?

Saya tidak sependapat. Dalam peradilan militer justru sanksinya lebih keras dan berat karena menggunakan dua pendekatan, pendekatan disiplin dan pendekatan norma hukum. Sanksi pada umumnya lebih berat dari peradilan umum. Menurut saya, salah satu penyebabnya antara lain kurangnya pendidikan disiplin dan hukum di lingkungan aparat sehingga perlu ditingkatkan secara serius oleh lembaga masing-masing.

Jadi, perlukah prajurit pelaku kejahatan dihukum di peradilan umum?

Revisi UU ini merupakan amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sesuai amanat Pasal 65 ayat (2) UU TNI, prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum yang diatur dalam UU. Secara utuh, pasal itu berbunyi, "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang."

Bagaimana bila TNI menolak?

Untuk memantapkan reformasi di tubuh TNI, saya yakin TNI akan ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara.

Apa itu berarti ke depannya peradilan militer tidak diperlukan?

Peradilan militer yang ada sekarang tetap berlaku. Peradilan militer fokus pada pelanggaran disiplin prajurit seperti pada kasus indisipliner, desersi, dan pelanggaran dalam keadaan perang.

Akankah kedisiplinan prajurit ikut meningkat?

Kalaupun UU tersebut sudah dibuat, tidak ada jaminan prajurit TNI jadi lebih disiplin.