Airlangga dan Khofifah Lebih Baik Mundur

DEMI menjamin efektivitas kerja kabinet, Airlangga Hartarto sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan menteri perindustrian jika ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Demikian pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

"Selayaknya menteri jangan rangkap dengan tugas-tugas sebagai pimpinan partai atau calon kepala daerah, misalnya," tutur Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate ketika dihubungi, kemarin.

Jhonny menilai kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet sebagai hal yang wajar. Namun, perombakan itu didasari atas kontestasi politik yang diikuti oleh kedua menteri tersebut, bukan persoalan kinerja.

Meski begitu, Jhonny menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. "Enggak ada aturan (soal reshuffle) sebenarnya, terserah Presiden saja," ucapnya.

Peneliti Centre for Strategic and International Study (CSIS) Arya Fernandez memprediksi Presiden Joko Widodo bakal segera menggelar reshuffle terbatas. Reshuffle utamanya dilakukan untuk posisi menteri sosial sepeninggal Khofifah.

Arya memperkirakan Jokowi bakal tetap mempertahankan Airlangga di jajaran kabinet. "Keberadaan Airlangga menguntungkan Jokowi di kabinet. Itu misalnya memudahkan pemerintah untuk meloloskan kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen, termasuk soal APBN. Di sisi lain, dengan tetap di kabinet, Airlangga punya akses leluasa ke pemerintah."

Meskipun rangkap jabatan, menurut Arya, bukan berarti kinerja Airlangga bakal melempem di kabinet. Sebelumnya banyak preseden yang menunjukkan kinerja pejabat publik tidak terganggu meskipun merangkap sebagai ketua parpol.

"SBY di Demokrat. Jusuf Kalla juga ketika wapres pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Tidak ada masalah. Namun, itu kan prerogatif Presiden. Secara aturan, tidak ada aturan baku yang mengharuskan menteri tidak boleh memegang jabatan ketum parpol," tandasnya.

Saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum bisa memutuskan akan mundur dari jabatannya sebagai menteri perindustrian. Ia masih menunggu pengukuhan resmi dirinya sebagai ketua umum di Munaslub Golkar.

"Kita akan munaslub dulu dan tentu jabatan (menteri) hak prerogatif Presiden," ujarnya,