PDIP Dorong Tema Politik Hijau

PDI Perjuangan mendorong tren politik hijau atau politik yang berorientasi pada lingkungan. Untuk itulah, tema politik hijau dipakai dalam mengusung empat calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

"Sekitar 5 bulanan mencari pemimpin itu waktu ditanya, dilihat CV, biodata, rupanya orang-orang ini suka pada lingkungan alam," ucap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat acara pengumuman cagub-cawagub yang diusung PDIP di 4 provinsi tersebut di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

Adapun keempat pasangan calon tersebut ialah Arsyadjuliandi 'Andi' Rachman dan Suyatno untuk Provinsi Riau, Marianus Sae dan Emilia J Nomleni untuk Provinsi NTT, Asrun dan Arhawi untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Inspektur Jenderal Pol Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk Provinsi Maluku.

Empat provinsi tersebut memang tidak lepas dari permasalahan lingkung-an. "Kalau saya sudah berkunjung ke sana, saya sering prihatin lalu meradang kenapa daerah ini tak bisa dihijaukan. Katakan NTT, dari dulu sampai sekarang keadaannya kurang lebih masih seperti itu," imbuhnya.

Untuk itu Megawati menilai politik tidak boleh lagi dipisahkan dengan lingkungan. Selama ini, kecenderungan politik hanya pada menggapai kekuasaan, sedangkan untuk lingkungan, hanya NGO yang bersuara.

"Yang mempermasalahkan banyak dari LSM, lalu parpol berpikir itu bukan tugas kita. Itu yg saya bilang, anak buah saya kering, tak mengerti bahwa alam ialah semesta yg merupakan bagian kehidupan kita."

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menambahkan tema politik hijau yang dipilih sesuai dengan perikehidupan kepartaian. "Kami diajarkan untuk hormati seluruh isi alam ini, sehingga alam ini adalah bagian dari politik PDI-P," terang dia.

Menurut Hasto setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Oleh karena itu dirinya menjamin akan ada tema-tema berbeda yang akan dihadirkan pada saat pengumuman paslon kepala daerah yang diusung PDI-P.

Mengenai pengusungan Andi Rachman sebagai Gubernur Riau, dirinya menyatakan Andi tetap dalam kapasitas sebagai kader Golkar. Pengusungan Andi dilakukan karena PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri.