KPU Cegah Permainan Anggaran

PENGADAAN logistik untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan katalog elektronik dalam pengadaan logistik.

"Seluruh proses pengadaan itu harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Ketua KPU Arief Budiman seusai pertemuan antara KPU, pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa, dan instansi terkait dalam rangka persiapan pengadaan logistik Pilkada 2018-Pemilu 2019 di Jakarta, kemarin.

Arief menyampaikan penerapan katalog elektronik sudah dimulai sejak Pilkada 2017. Saat itu baru empat item yang menggunakan katalog elektronik, yaitu surat suara, tinta, segel, dan hologram.

Ia mengatakan empat item lagi akan ditambahkan pada Pilkada 2018, yaitu kotak suara, bilik suara, buku panduan, dan bahan kampanye.

Berdasarkan data KPU, surat suara dalam Pilkada 2018 berjumlah 218 juta lembar. Jumlah surat suara untuk pemilu legislatif ialah 756 juta lembar dan surat suara untuk pemilu presiden 189 juta lembar. Kotak suara dibutuhkan 4,7 juta unit, bilik suara 2,7 juta unit, dan buku panduan sekitar 6,1 juta eksemplar.

Sebagai informasi, anggaran Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah ialah Rp11,9 triliun.

Anggaran KPU untuk Pemilu 2019 diperkirakan Rp16,8 triliun.

Dengan jumlah yang sedemikian besar, KPU bertanggung jawab mencegah terjadinya praktik korupsi terhadap uang negara.

Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menambahkan penggunaan katalog elektronik akan memonitor pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia. Ia menyebut penggunaan sistem elektronik itu bisa mencegah adanya permainan anggaran.

"Pada Pilkada 2017, proses pengadaan logistik dilakukan melalui katalog elektronik. Tidak ada staf kami yang tersangkut permasalahan hukum. Dari sisi harga pun akan lebih kompetitif (bila menggunakan katalog elektronik)," ucapnya.

Sebelum menggunakan katalog elektronik, Arif mencontohkan harga surat suara antara satu daerah dan daerah lain bisa berbeda jauh.

"Dengan katalog elektronik, kita bisa mendapatkan harga yang relatif seragam di seluruh Indonesia," tambahnya.

Dikawal Kejagung

Kasubdit Pengadaan Barang dan Jasa Kejaksaan Agung Irwan Sinuraya mengatakan pihaknya akan mengawal proses pengadaan barang/jasa bagi kebutuhan pilkada/pemilu. Hal itu dilakukan untuk mencegah permainan anggaran dalam pengadaan logistik itu.

"Kita akan ikuti dari awal. Ini mau dibeli apa, untuk apa, terus harganya mau berapa, anggarannya berapa," katanya.

Ia menyebut modus korupsi biasanya rentan terjadi saat pelaksanaan dari proses pengadaan barang dana jasa.

"Paling rentan dari pelaksanaannya. Kalau perencanaan bagus, tapi pelaksanaannya ngawur? Sekarang ini banyak orang melapor di proses lelang biasanya yang kalah, makanya kita cek, kita ikuti terus sampai selesai pembelian barang ini," tandasnya.(P-4)