Setelah Reses sudah Harus Satu Suara

WAKIL Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan empat Wakil Ketua DPR menyerahkan sepenuhnya kepada internal Partai Golkar mengenai pergantian Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Pergantian tidak bisa diproses sebelum Golkar satu suara menunjuk pengganti Novanto.

"Kami hanya memproses jika menerima satu surat yang pasti dari Partai Golkar. Kalau ada dua surat kan tentunya kita tidak dapat memproses untuk dapat lebih lanjut," ujar politikus Partai Demokrat itu di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Surat Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR ditolak sebagian besar anggota Fraksi Golkar. Pada Senin (11/12), Fraksi Golkar mengirimkan dua surat ke pimpinan DPR. Satu surat berisi dukungan terhadap Aziz dan surat lainnya berisi penolakan.

Agus berharap, setelah masa reses DPR, Fraksi Golkar sudah menyepakati satu nama untuk menjabat sebagai Ketua DPR. "Sehingga nanti setelah masa reses baru akan dilaksanakan," tuturnya.

Ia juga menegaskan tidak ada wacana kocok ulang pimpinan DPR seperti yang diusulkan anggota Fraksi PDIP Aria Bima. "Tidak ada di dalam keputusan rapat Bamus kemarin wacana untuk kocok ualng dan sebagainya," tandasnya.

Untuk menghindari kekosongan kursi Ketua DPR, pimpinan DPR menunjuk Fadli Zon sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Pimpinan DPR menunjuk Pelaksana Tugas Ketua DPR sebagaimana diamanatkan Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

Disebutkan bahwa anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif. Reses dimulai Selasa (12/12) hingga 8 Januari 2018. Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid berharap perbedaan sikap internal Partai Golkar segera cepat diselesaikan agar konflik tidak berlanjut.

"Saya harap pejabat teras Golkar dan pejabat fraksi bisa duduk bersama menyelesaikannya dengan baik," kata Meutya.

Rapat pleno

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji membenarkan Golkar akan menggelar rapat pleno yang mengagendakan pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). "Rapat pleno akan merespons usulan DPD I. Jika diputuskan munaslub, akan dibahas tentang ketua penyelenggara, lokasi, dan waktu," kata Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mau ambil pusing terkait dengan surat permohonan pemberhentian dirinya dari kursi pimpinan dewan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Semua surat tunduk kepada perintah pengadilan yang telah memenangkan saya dan meminta semua pihak mengembalikan posisi saya baik sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR," tegas Fahri.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan gugatan Fahri terkait gugatan atas pemecatan dirinya dari keanggotaan partai hingga alat kelengkapan dewan DPR. Dulu, parlemen menyatakan pemecatan tersebut belum bisa diproses karena masih ada gugatan banding dari PKS di pengadilan. (P-4)