Kondisi Demokrasi Internal Golkar Memalukan

POLITIKUS senior Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku malu melihat kondisi partai beringin. Surat pengunduran diri Ketua DPR Novanto dan penunjukan Aziz Syamsudin untuk menggantikan posisi tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu memunculkan polemik baru.

Ribut-ribut soal itu bahkan meluas meski surat tersebut juga ditandatangani pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. Etis dan tak etis menjadi pokok pembahasan berbagai kalangan.

"Kami sebagai senior dan saya sudah empat kali menjadi pengurus DPP, sekali sebagai pengurus DPD Golkar, merasa malu dengan melihat permasalahan yang kita hadapi sampai hari ini," kata Fadel di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Fadel mengungkap dua surat yang ditandatangani Novanto itu bukan isapan jempol. Desas desus pengunduran diri dan penunjukan itu pun terklarifikasi melalui surat yang bahkan telah masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

"Nah, surat itu meminta agar Aziz yang menggantikan dia (Novanto). Dua surat terpisah. Surat berikutnya dia mengundurkan diri dari DPR," beber Fadel.

Pergantian ketua DPR, terang anggota DPR Dapil Gorontalo itu, sewajarnya dilakukan ketua umum definitif. Jabatan itu baru bisa diterapkan setelah gelaran musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Penunjukan Aziz dianggap keputusan sepihak karena tak berdasarkan rekomendasi musyawarah partai.

"Saya dengan tegas menyatakan agar penggantian pimpinan DPR ini tidak dilaksanakan terburu-buru, seperti terkesan dipaksakan hari ini," kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu. (MTVN/OL-7)