Saatnya Desa Jadi Subjek Pembangunan

ORGANISASI masyarakat Gerakan Daulat Desa (GDD) menggelar deklarasi nasional di Markas GDD, Jakarta.

GDD diprakarsai 17 inisiator di antaranya KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Buya Syafii Maarif, Sabar M Tambunan, Abdon Nababan, Maya Rumantir, Sihar Sitorus, Jimly Asshiddiqie, dan Brigjen (Purn) Victor E Simanjuntak.

"Kecakapan kita mengelola negara sudah ada ribuan tahun dan itu ada di desa. Inilah yang menjadi tantangan kita dalam bernegara. Kita tahu, desa ini lama tidak diurus, bahkan lama menjadi objek. Desa menjadi objek ketika Orde Baru mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lewat UU itu, seluruh kepengurusan desa dibuat seragam di seluruh Nusantara. Di Jawa sama dengan di Sumatra, sampai ke Papua," ujar salah satu inisiator GDD, Abdon Nababan di Markas Besar GDD, Jakarta, akhir pekan lalu.

Akibat UU Nomor 5 Tahun 1979 itu, seluruh pranata sosial termasuk yang penting, yaitu musyawarah adat sebagai demokrasi asli rakyat Indonesia menjadi habis.

Proses elitisasi desa terjadi hanya di tangan segelintir orang.

Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Solah mengatakan perlunya kembali ke cita-cita awal dalam berbangsa dan bernegara.

Semua rakyat mandiri secara ekonomi, budaya maupun politik. Ia pun menyoroti soal gotong royong.

"Desa ini jangan diganggu, tetapi harus diperkuat. Memang selama ini terjadi pelemahan yang terjadi puluhan tahun. Karena itu, perlu kesabaran dan jangan cepat-cepat mau ambil dana desa karena disinyalir korupsi banyak. Jangan cepat-cepat menilai otonomi desa gagal. Karena ada kecenderungan, saya melihat ada upaya menggagalkan otonomi asli desa dengan berbagai cara," ungkapnya.

Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan warga Nias, Toraja, Jawa Tengah, Tanah Batak, dan daerah wilayah adat lainnya.

Mereka hadir sebagai Deklarator Daerah mewakili 300-an suku Nusantara dan 74.093 desa serta 8.412 kelurahan.

Sekembalinya, ke daerah masing-masing, mereka akan memprakarsai pelaksanaan Deklarasi Regional GDD.