Maksimalkan Perlindungan Beragama

MASIH banyak yang harus diperbuat pemerintah agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam menjalankan keyakinan beragama dan menyalurkan ekspresi kultural serta seni budaya mereka.

Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam peringatan ke-69 Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Surakarta, Jateng, kemarin.

"Hal ini membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden yang didampingi Menkum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Jokowi juga mengingatkan pekerjaan rumah penegakan HAM yang belum tuntas, seperti kasus penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, juga Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Di sisi lain, Kepala Negara tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penegakan prinsip-prinsip HAM di Tanah Air.

"Saya mengapresiasi gubernur, wali kota, dan bupati yang mengembangkan human rights cities. Terima kasih Komnas HAM dan aktivis HAM yang tiada henti memperjuangkan keadilan. Selamat bekerja bersama membangun fondasi HAM yang kukuh untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera," ungkap Presiden.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai upaya penegakan HAM selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kemunduran ketimbang sebelumnya.

Menurut Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma, hal itu dilihat dari belum terealisasinya janji pemerintah sesuai Nawa Cita.

"Para pegiat HAM sudah memberikan berkas terkait penyelesaian kasus, tetapi tidak ada respons. Ya, setidaknya seperti peristiwa Wasior dan Wamena yang disebut di Universal Periodical Review Dewan HAM PBB Mei lalu," kata Feri.

Kontras pun menilai kini ruang kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul semakin menyempit. Selama Januari-Oktober terjadi 223 peristiwa pelanggaran dengan korban 526 orang.

"Dari 526 korban, sebanyak 151 luka-luka, 8 tewas, dan 201 ditahan," terang Koordinator Kontras Yati Andriyani.

Dari sisi pelaku, lanjut Yati, aparat kepolisian menjadi aktor dominan dari pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan jumlah hingga 107 peristiwa sepanjang Januari-Oktober. Aparat pemerintah menjadi pelaku di 71 peristiwa dan kelompok intoleran menjadi pelaku di 21 peristiwa.

Berbagai pelanggaran HAM itu tecermin dengan semakin menurunnya indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan BPS. Dalam survei BPS, per September lalu, IDI 2016 berada pada 70,09. Angka itu turun 2,83 ketimbang sebelumnya (2015), yakni 72,82.

"Kami melakukan komparasi. Temuan kami itu sejalan dan selaras dengan BPS," tandas Yati.(Pol/Dro/Ant/X-3)