KontraS : Situasi HAM Semakin Mundur

CATATAN perkembangan situasi HAM di Indonesia tahun 2017 dengan periode Januari hingga Oktober, Kontras memandang bahwa saat ini posisinya sedang mengalami kemunduran. Hak asasi manusia dipandang semakin mundur dalam menghadapi tekanan politik populis.

"Kita dihadapkan dalam situasi bahwa politik populisme menjadi trend bukan hanya di global tetapi juga di domestik. Pendekatan politik populisme sangat menguat dan situasi HAM menjadi mundur karena ada praktik populisme yang semakin menguat," terang Koordinator KontraS Yati Andriyani dalam catatan Hari HAM 2017 di Jakarta, hari ini.

Populisme disini menurut Yati dalam konteks negatif dalam kaitan nasionalisme sempit hingga politik identitas. Politik populisme mendorong politik identitas baik itu keagamaan, primodialisme, kesukuan, kebangsaan.

"Kesemuanya itu kemudian dibungkus dan nantinya akan digunakan untuk tujuan politik pragmatis. Itu terjadi hari ini dan membuat kondisi HAM menjadi rentan dan sulit ditegakkan," terang Yati.

Masyarakat sendiri menjadi sulit diajak untuk menegakkan HAM karena didorong untuk menerima pendekatan politik populis oleh penguasa. Misalnya terkait dengan kebebasan beragama dan beribadah yang digunakan penguasa serta oligarkhi politik yang menjadikan simbol simbol keagaman, sentimen agama hingga retorita - retorika yang menggunakan identitas keagamaan justru menguat serta digunakan dalam konstelasi politik hari ini.

Kelompok mayoritas yang didukung oleh oligharki kekuasaan dalam suatu persoalan akan marah karena dianggap menodai agama atau mengancam nilai nilai agama mereka. Padahal jika ditarik lebih jauh persoalan utamanya bukan soal melindungi keagamaan namun sering kali digunakan untuk dukungan politik. Contoh paling nyata dalam hal ini terjadi dalam pilkada DKI Jakarta yang lalu.

Dalam data Kontras mencatat sedikitnya 75 peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan terjadi di Indonesia. Hal tersebut berimbas kepada jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan beropini di Indonesia.

Seperti tahun lalu di 2017 Jawabarat masih menjadi Provinsi dominan terjadinya kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragaman dan berkeyakinan dengan 17 peristiwa. Posisi kedua adalah Jawa Tengah dengan 13 peristiwa serta di posisi tiga Jawa Timur dan Banten dengan 7 peristiwa.

Di sisi pemerintah KontraS juga memandang pemerintah cukup dominan dalam pelanggaran yang sama. Misalnya dalam kaitan persetujuan pelanggaran yang terjadi, pembiaran atas peristiwa pelanggaran hingga dalam bentuk peraturan terkait kelompok atau pengikut agama tertentu. Selain pemerintah KontaS juga melihat ada sejumlah aktof lain yang masif terlibat dalam pelanggaran yang sama yakni kelompok intoleran, ormas dan juga warga masyarakat. (OL-7)