Kajian Konstitusi Penting untuk Kegiatan Bernegara

IKATAN Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) akan menyinergikan hubungan dengan MPR, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil. Sinergi tersebut merupakan bagian dari upaya mengembangkan kajian konstitusi demi memperkukuh kegiatan bernegara.

Hal itu dikatakan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers pra-Silaknas (Silaturahim Kerja Nasional) ICMI dan media briefing, di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, Jakarta, Rabu (6/12).

"Pada kegiatan nanti kami juga ada ide untuk mendirikan asosiasi pengajar Pancasila," katanya.

Menurut dia, kajian konstitusi sangat penting direalisasikan, apalagi konstitusi merupakan dokumen kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Diharapkan, wacana itu dapat meminimalkan perdebatan mengenai pelbagai persoalan yang tidak perlu di masyarakat.

Selain membeberkan soal kajian konstitusi, ICMI pun secara terbuka akan membahas komunisme dan khilafah islamiyah yang selama ini banyak dijadikan bahan diskusi di sejumlah kampus.

Intinya, semua pihak diharapkan bisa mengisi kegiatan bernegara sesuai dengan kesepakatan para pendahulu, yakni Pancasila dan UUD 1945.

"Jadi, kita seluruhnya mesti tunduk pada kesepakatan Pancasila dan UUD 1945 karena di era ini kita bukan bebas-bebas saja, tetap ada batas-batasnya seperti prinsip HAM, prinsip bernegara dan berbangsa."

Silaknas dan Milad Ke-27 ICMI akan digelar pada 8-10 Desember 2017 di kawasan Tangerang Selatan.

Presiden Joko Widodo berencana membuka Silaknas ICMI tersebut pada Jumat (8/12) pukul 16.00 WIB di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pun dalam forum yang dihadiri 400 peserta dari seluruh Indonesia itu, Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie selaku pendiri ICMI dan Ketua Dewan Kehormatan ICMI akan menyampaikan pidato khusus di Istana Bogor mengenai konsep ekonomi pasar yang berlandaskan Pancasila.

"Pemaparan besok ialah strategi pembangunan bangsa dalam jangka panjang, untuk mengejar ketertinggalan, mempercepat kemajuan Indonesia menjadi bangsa keempat terbesar di dunia sesuai jumlah penduduk," terang Jimly.

Konsep ekonomi pasar Pancasila (EPP) juga akan menjabarkan implementasi konsep itu dalam kaitan kebijakan resmi pembangunan ekonomi bangsa, termasuk bagaimana agenda aksi di lapangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.