Iming-Iming Imbalan APBD Pasti Terbongkar

PARA kepala daerah harus memahami area rawan korupsi. Tidak boleh ada iming-iming imbalan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyusunan anggaran daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan itu di acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017, di Aula BPSDM Kemendagri, Jakarta, kemarin.

"Perencanaan anggaran bersama-sama dengan DPRD, tapi jangan memaksakan program pemerintah daerah, program bupati, wali kota, gubernur dengan iming-iming imbalan. Contoh (suap penyusunan anggaran) Jambi dan beberapa daerah. Itu pasti terbongkar," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, kepala daerah harus berani dalam mengambil sikap terhadap penyusunan anggaran. Meskipun DPRD tidak mau menyetujui susunan anggaran yang telah dibuat kepala daerah, itu tidak masalah. Jika rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tidak disahkan DPRD, kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan untuk menggunakan pagu anggaran tahun yang sebelumnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah menilai DPRD dengan eksekutif justru bersekongkol dalam penyusunan anggaran. Modus yang paling rawan dan biasa dimainkan ialah eksekutif memang sengaja menunda penyerahan RAPDB, sedangkan DPRD sibuk melakukan perjalanan keluar daerah dengan berbagai alasan.

"Karena itu, alokasi waktu untuk pembahasan semakin dipersingkat dan ruang partisipasi warga tertutup, peluang untuk bersepakat mengakali kebijakan anggaran lebih terbuka," terangnya.

Berdasarkan data Kopel untuk APBD 2018, hampir semua penyerahan RAPBD dari eksekutif terlambat dan DPRD tidak mempersoalkan. Ada dua kemungkinan, yakni DPRD tidak paham mekanisme apa yang akan dilakukan atau DPRD memang sengaja berdiam diri.

Syamsuddin mengatakan fungsi pengawasan partisipatif oleh publik secara luas diharapkan lebih menguat untuk mengompensasi lemahnya pengawasan oleh DPRD.