Putusan Mutasi sebelum Perintah Jokowi

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan perombakan posisi 85 perwira tinggi (pati) TNI sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prosedur. Ia pun telah membahasnya dengan Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Darat pada 30 November lalu.

Menurut Gatot, keputusan mutasi pati juga sudah mendapat persetujuan Dewan Kepangkatan Tinggi. Surat rotasi itu ditandatangani oleh dirinya bersama tiga kepala staf pada 4 Desember 2017 sebelum pihak Istana memberi kabar soal penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

"Tanggal 4 Desember, kami rapat. Pada saat rapat itu, kami belum tahu (ada pergantian Panglima TNI). Karena saya tidak diberi tahu oleh Presiden. Selesai semua paraf KSAD, KSAL, KSAU kemudian saya ditelepon oleh Pak Mensesneg menyampaikan, 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Presiden kepada DPR mencalonkan Pak Hadi," papar Gatot, di Jakarta, kemarin.

Penjelasan itu sekaligus membantah tudingan menetapkan surat mutasi perwira tinggi merupakan manuver pribadi. Gatot mengaku telah menghadap Presiden Joko Widodo, pada Selasa (5/12), mengenai pergantian Panglima TNI dan mendapat perintah Presiden untuk tidak melakukan rotasi di jajaran perwira TNI untuk saat ini.

"Jadi, kalau 5 Desember atau hari ini walaupun secara legalitas boleh, tetapi etika tidak. Clear, ya. Kalau ujuk-ujuk saya keluarkan tanggal 5, itu tidak tepat," pungkas Gatot.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, terdapat 85 jabatan yang mengalami pergantian. Jumlah itu terdiri atas 46 jabatan di TNI-AD, 28 jabatan di TNI-AL, dan 11 jabatan di jajaran TNI-AU.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasannudin tidak mempermasalahkan keputusan Gatot yang memutasi 85 perwira jelang masa pensiunnya. DPR pun hanya memberi saran agar Gatot tidak melakukan rotasi.

"Kami ialah mitra, sebagai mitra antara DPR dan pemerintah, punya kewajiban menyampaikan saran. Kalau tidak diterima, silakan diselesaikan di internal pemerintah. Panglima memiliki atasan, bisa diselesaikan bersama," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra. Supiadin menganggap mutasi tersebut bukan suatu masalah. Menurutnya, mutasi jabatan selalu berorientasi kepada kepentingan organisasi dan pengembangan karier prajurit.

"Saya kira tidak masalah karena mereka yang dimutasi ialah mereka yang mendapat promosi jabatan dan mengganti pati yang mau pensiun," ujarnya.