Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

KETUA Badan Pengurus Amnesty International Indonesia Todung Mulya Lubis mengingatkan negara memiliki utang untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga berulang kali menjanjikan bakal menuntaskan persoalan-persoalan HAM di masa lalu.

"Memang kondisi politik Indonesia masih belum siap untuk melakukan penyelesai-an pelanggaran HAM di masa lalu. Mungkin butuh waktu beberapa dekade lagi. Tapi tetap harus diselesaikan. Harus ada terobosan. Karena kalau tidak, akan selalu ada yang merasa keadilannya dirampas dan haknya dilanggar," ujar Todung di Kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta Pusat, kemarin.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sudarto Danusubroto menegaskan isu penuntasan kasus-kasus HAM berat di masa lalu menjadi salah satu perhatian pemerintah Jokowi-JK.

Meski demikian, hal itu sedikit terabaikan karena pemerintah tengah fokus menghadirkan keadilan sosial lewat percepatan pembangunan.

"Presiden meyakini bahwa keadilan sosial merupakan kunci menjaga ketahanan dan persatuan NKRI. Makanya upaya-upaya membangun infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus sekarang. Tapi bukan berarti tidak ada upaya untuk menyelesaikan itu (kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu)," ujarnya.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid pesimistis pemerintah akan membenahi persoalan HAM memasuki tahun politik. Terlebih, fokus pemerintah masih belum beralih dari upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur.

Tahun ini, misalnya, tanah pertanian dan perumahan warga di Majalengka, Jawa Barat, dan Kulonprogo, Yogyakarta, digusur secara paksa untuk pembangunan bandara.

"Dalam kasus Papua, pembangunan pangan yang masif jelas berpotensi melanggar hak-hak masyarakat Papua. Begitu pula dengan pembangunan pabrik semen di Kendeng," imbuhnya.