Golkar Ditagih Kembalikan Uang

PARTAI Golkar diminta mengembalikan uang pendaftaran pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur yang pernah ditarik ke para calon yang mendaftar di partai berlambang beringin tersebut. Jika ditotal, maka jumlahnya ialah sekitar Rp250 juta.

Permintaan tersebut diutarakan oleh Ketua Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Jawa Timur Yusuf Husni. Hal itu dikarenakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sudah memutuskan untuk memberi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak

"Mengingat saat ini DPP Partai Golkar sudah memutuskan memberikan rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Cagub dan Cawagub di Pilkada 2018, seharusnya (uang pendaftaran cagub-cawagub) dikembalikan," kata Yusuf Husni di Surabaya, kemarin.

Kosgoro 1957 menilai Partai Golkar Jatim dan DPP Partai Golkar melanggar Juklak 06 dan UU Pilkada. Salah satunya ialah mensyaratkan pendaftar Bacagub Jatim untuk membayar biaya pendaftaran masing-masing sebesar Rp50 juta.

"Memang beberapa calon yang mendaftar belum mengungkapkan kekecewaannya secara langsung, namun apa yang telah dilakukan Partai Golkar tentunya selain mempertontonkan etika politik yang buruk, juga merusak sistem demokrasi di Indonesia," lanjutnya.

Pada masa pendaftaran yang dibuka pada pertengahan Agustus lalu, ada lima bakal cagub yang mendaftar di DPD Golkar Jatim. Mereka adalah Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf; Kepala Inspektorat Jatim, Nurwiyatno; dan perwira polisi, Kombes (Pol) Syafiin. Sementara dari internal Golkar, ada nama Mayjend TNI (Purn) Istu Hari Subagyo (Mantan Pangdam Bukit Barisan), dan Ridwan Hisjam (Anggota DPR RI).

Evaluasi Herman HN

Di lain pihak, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tengah mengevaluasi surat tugas sebagai calon gubernur (cagub) Lampung yang diberikan kepada Herman HN.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi, pihaknya tengah mengevaluasi poin-poin penugasan yang diberikan kepada Herman, di antaranya untuk mencari pasangan calon wakil gubernur, melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting, dan mencari partai koalisi.

"Dalam surat tugas kan ada poin-poinnya, kita evaluasi apakah bisa dilakukan dengan baik atau tidak," ujar Hasto selepas memberikan materi pada peserta Training of Trainer DPD PDI-P Lampung di Bandar Lampung, kemarin.

Selama proses evaluasi berlangsung, Hasto mengaku DPP juga berkomunimasi dan berkonsultasi dengan para tokoh, komponen masyarakat melalui survei, serta jajaran pengurus partai untuk mengetahui sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Lampung.

Disinggung apakah pasangan cagub dan cawagub yang akan diumumkan berasal dari internal kader PDI-P, Hasto menegaskan pihaknya tidak ingin memaksakan kehendak jika memang ada dari pihak eksternal yang memiliki kualifikasi lebih baik.(EP/P-5)