Marsekal Hadi untuk TNI Profesional

PRESIDEN Joko Widodo mengajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo karena dinilai punya kepemimpinan dan kemampuan yang kuat. Hal itu disambut positif banyak kalangan.

Marsekal Hadi menjadi kandidat tunggal yang diusulkan Presiden ke DPR untuk memimpin TNI setelah Jenderal Gatot pensiun pada Maret mendatang. Surat pengajuan diantar langsung oleh Mensesneg Pratikno dan diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, kemarin.

Seusai meresmikan Tol Soroja di Gerbang Tol Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jokowi mengatakan pengajuan Marsekal Hadi dilakukan dengan pertimbangan matang. "Saya meyakini beliau memiliki kepemimpinan dan kemampuan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," ujarnya.

Profesionalisme TNI sempat disorot beberapa waktu lalu karena Jenderal Gatot sebagai panglima dinilai melakukan sejumlah manuver politik. Padahal, sejak era reformasi TNI dilarang berpolitik praktis. Namun, Jokowi menegaskan penggantian panglima semata karena Gatot segera pensiun. "Jadi, ini mekanisme normal karena Pak Gatot akan pensiun."

Pengamat politik dan keamanan dari Unpad Bandung Muradi mengatakan Marsekal Hadi punya banyak modal untuk memimpin TNI.

"Pak Hadi memiliki visi dan waktu sebelum pensiun lebih lama ketimbang dua kepala staf lainnya. Ia diharapkan mampu mengintegrasikan politik pertahanan untuk menjaga kepentingan pertahanan negara."

Pengajuan Hadi sekaligus menunjukkan Presiden ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan di TNI di antara ketiga matra. Dua Panglima TNI terakhir berasal dari TNI-AD, yakni Moeldoko dan Gatot.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate pun menilai pengajuan Hadi sudah tepat. Kedekatannya dengan Presiden saat ia menjadi Sekretaris Militer Kepresidenan menjadi nilai tambah. Dengan begitu, Hadi tahu betul apa yang diinginkan Presiden, termasuk agar TNI lebih profesional.

Tradisi rotasi

Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat sama. Selain akan menopang kebijakan maritim Jokowi, jelasnya, pengajuan Hadi juga menghidupkan kembali tradisi rotasi antarmatra yang akan memperkuat soliditas TNI.

Pilihan Jokowi tersebut dinilai pula sejalan dengan dengan aspirasi masyarakat sipil agar Jokowi memilih Panglima TNI yang baru semata-mata untuk kepentingan organisasi TNI dan kepentingan nasional. "Karena itu, tidak ada alasan objektif yang kuat bagi DPR untuk tidak menyetujui usulan Jokowi," tandas Hendardi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz menilai peluang Komisi I untuk menyetujui Hadi sebagai Panglima TNI baru cukup besar. DPR masih memiliki waktu dua minggu untuk menggelar fit and proper test sebelum memasuki masa reses pada 14 Desember. "Komisi I jarang menolak calon Panglima TNI yang diajukan presiden. Apalagi kalau calon tunggal, kita yakini bahwa Presiden sudah memikirkan matang-matang sekali calonnya."

Soal diajukannya Marsekal Hadi sebagai calon tunggal pengganti dirinya, Jenderal Gatot enggan berkomentar. "Jangan tanya kepada saya, tapi tanya ke Presiden karena dia yang akan menggunakan," tuturnya.(Deo/Uta/X-8)