Titik Rawan di Pengadaan dan Perizinan

TEMUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus korupsi di daerah sebagian besar berkaitan dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Sistem berbasis elektronik merupakan salah satu cara mempersempit celah korupsi.

"Kalau ditelusuri lebih dalam, kasus penyuapan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta perizinan, aktor utamanya ialah swasta," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pada kegiatan Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Jakarta, seperti dikutip melalui siaran pers Partai Golkar, kemarin.

Menurut Pahala, KPK banyak menemukan praktik penggelembungan anggaran dalam penyusunan anggaran. KPK meminta seluruh daerah menerapkan sistem katalog elektronik sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efisien karena ada standar harga.

Kemudian, terkait dengan perizinan, KPK mendorong agar para anggota legislatif dari Partai Golkar di daerah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Anggota legislatif dari Partai Golkar di daerah harus mampu mendorong terbentuknya PTSP baru. Selama ini baru 250 daerah yang memiliki PTSP," ungkap Pahala.

KPK juga melihat keberadaan PTSP umumnya relatif ala kadarnya. Hal itu terlihat dari sarananya yang minim serta masih ditemukan adanya oknum-oknum yang bermain.

Pahala menegaskan penerapan perizinan secara transparan bukan pada sistem daring, melainkan pada transparansi waktu dan biayanya. Untuk pengawasan, menurut dia, KPK telah merekomendasikan kepada Presiden agar mekanisme pelaporan pada inspektorat ke institusi yang setingkat lebih tinggi.

Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar Mohammad Yahya Zaini mengatakan lokakarya yang digelar selama tiga hari hingga kemarin tersebut merupakan bagian dari gerakan politik Partai Golkar. Tujuannya mendorong penggunaan anggaran yang prorakyat, profesional, bertanggung jawab, bersih, dan bebas korupsi.

Besok, Golkar kembali menggelar lokakarya gelombang kedua yang dijadwalkan berlangsung sampai dengan Kamis (7/12).

"Meski partai sedang diterpa berbagai masalah, program-program dan kegiatan partai ini harus terus berjalan," tegas Yahya.

Lokakarya juga diharapkan dapat membekali anggota legislatif Fraksi Partai Golkar agar memberikan contoh pengelolaan anggaran yang transparan dan antikorupsi.